Kendari, Suryaindonesia.net – Polemik penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kendari semakin memanas. Rombongan yang terdiri dari Ketua dan anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kendari serta sejumlah aktivis dari Jakarta, termasuk BiLung Silaen, Somad, dan Ita, melakukan kunjungan ke Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Irjensus Kemendagri). Mereka menuntut jawaban terkait laporan dugaan penyalahgunaan APBD oleh Pj Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup, serta mendesak Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, untuk segera mencopot Yusup dari jabatannya.
BiLung Silaen, aktivis ’98 yang dikenal vokal, menegaskan bahwa jika tuntutan ini tidak ditindaklanjuti, mereka siap menggelar aksi besar-besaran secara serentak di Jakarta dan Kendari. Ia juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap Kemendagri yang dianggap lamban dalam merespons laporan yang telah mereka sampaikan. “Lemahnya kinerja Kemendagri dan lambatnya penanganan kasus ini telah memicu kemarahan masyarakat Kendari. Dugaan korupsi dan pergeseran anggaran APBD yang dilakukan oleh Pj Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup, tidak boleh dibiarkan tanpa tindakan tegas,” tegas BiLung Silaen.
Di sisi lain, ketidaktegasan Kemendagri dalam menangani persoalan ini justru menimbulkan spekulasi di kalangan masyarakat. Apakah Tito Karnavian takut untuk memecat Muhammad Yusup? Hingga kini, Kemendagri belum memberikan solusi konkret terhadap tuntutan yang diajukan. Masyarakat dan para aktivis berharap, langkah tegas segera diambil untuk menyelamatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah dan pusat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kasus ini akan terus menjadi sorotan, terutama jika Kemendagri tidak segera merespons tuntutan dari masyarakat Kendari yang sudah semakin resah dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan di daerahnya.
