MEDAN, SURYA INDONESIA – Skandal besar mengguncang Langkat. Surat resmi Kementerian Koperasi Indonesia bernomor B-150/D.4.1.KOP/PK 02.00/2025 telah membongkar praktik ilegal Koperasi Pradesa Mitra Mandiri Syariah. Sabtu, (18/7/2025)
Surat tersebut secara tegas menyatakan bahwa izin operasional koperasi tersebut tidak pernah dikeluarkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Yang terdaftar adalah KSPPS BMT Pradesa Finance Mandiri, beralamat di Jl. Haji Muhammad Arif no 7B Desa Stabat Baru, Kabupaten Langkat, yang seharusnya menjalankan fungsi pembiayaan, bukan penghimpunan dana dari nasabah seperti deposito berjangka.
Ironisnya, KSPPS BMT Pradesa Finance Mandiri juga diduga belum mengantongi izin dari OJK, otoritas pengawas jasa keuangan di Indonesia.
“Ini bukan sekadar pelanggaran administrasi; ini adalah penipuan sistematis,” tegas kuasa hukum Hendry Pakpahan, S.H.
“Dedek Pradesa, Ketua Koperasi, diduga telah memanfaatkan status koperasi syariah sebagai kamuflase untuk menipu para nasabahnya. Dana yang dikumpulkan diduga dialihkan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya,” jelasnya lagi.
Laporan polisi yang diajukan ke Polda Sumatera Utara pada 15 Juli 2025 oleh para korban semakin memperkuat dugaan penipuan ini.
Mereka menuntut agar Polda Sumatera Utara segera menindaklanjuti laporan tersebut tanpa tekanan dari pihak manapun.
Keadilan harus ditegakkan, dan Dedek Pradesa harus bertanggung jawab atas kerugian besar yang diderita para korban.
Dedek Pradesa juga diketahui sebagai wakil rakyat aktif selama 2 periode dari partai Gerindra Kabupaten Langkat, yang seharusnya melindungi masyarakat bukan membodohi atau diduga menipu para nasabah yang sebagian besar masih menjadi warga Kabupaten Langkat.
Diminta kepada bapak presiden Prabowo Subianto sebagai ketua umum Partai Gerindra dan Ketua DPP Partai Gerindra Sumatera Utara segera mengevaluasi dan mem-PAW-kan Dedek Pradesa dari jabatannya.
Karena diduga sangat mencederai Asta Cita Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu, tetapi oknum yang ada di partainya sendiri diduga lebih dari sekedar korupsi karena mengambil uang dari rakyat langsung yang mengakibatkan kerugian finansial dari banyak masyarakat.
Kasus ini menjadi bukti nyata betapa rawannya masyarakat terhadap praktik investasi ilegal yang berkedok koperasi.
Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan memastikan legalitas lembaga investasi sebelum menanamkan modal.
Jangan sampai tertipu oleh janji manis berujung pada kerugian finansial yang besar. Lindungi aset anda dari oknum-oknum nakal seperti ini! (rizky zulainda)
