MEDAN, SURYA INDONESIA, – Sebagai komitmen dalam upaya pemberantasan narkotika di kalangan anak muda khususnya mahasiswa, Universitas HKBP Nommensen mewajibkan bagi para calon mahasiswa baru agar lolos dalam tes urine.
Bukan hanya itu, dalam waktu dekat Universitas HKBP Nommensen juga bakal membuat aturan bagi mahasiswa yang hendak wisuda atau menamatkan kuliahnya juga harus bebas narkoba dibuktikan dengan hasil test urine.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Demikian disampaikan Rektor HKBP Nommensen melalui Wakil Rektor (Warek) IV, Dr Erika Pardede, MSc di selau-sela Diskusi Publik Hari Anti Narkoba Internasional “Bahaya Narkoba Pad Generasi Muda dalam Perspektif Pendidikan” yang diinisiasi oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sumut, Kamis (26/6) di Aula Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen.
Lebih jauh, untuk membatasi ruang gerak bahaya penyalahgunaan narkotika di kampus, pihak universitas juga telah mengambil kebijakan aktivitas kampus yang semula sampai pukul 21.00 WIB, kini dibatasi menjadi pukul 18.00 WIB saja.
“Kita sekarang ini juga mengambil kebijakan mempercepat kampus tutup. Yang semula jam 21.00 WIB sekarang ditutup jadi pukul 18.00 WIB. Dan bagi mahasiswa yang tergabung dalam unit kegiatan mahasiswa kami beri dispensasi namun tetap kami awasi,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPD GAMKI Sumut, Swangro Lumbanbatu mengatakan, kegiatan ini bagian dari program GAMKI Sumut Goes To Campus, bahwa diharapkan tidak ingin para mahasiswa yang merupakan agen perubahan terpapar narkoba.
Dan ini upaya untuk mengedukasi para mahasiswa yang juga calon pemimpin masa depan.
“Di internal GAMKI Sumut sendiri, komitmen pemberantasan narkoba sudah diterapkan dengan melakukan tes urine kepada para pengurus di tingkap DPC sampai DPD kita wajib tes urine. GAMKI sebagai salah satu ormas kepemudaan harus bisa membuktikan bahwa tidak semua ormas kepemudaan terlibat narkoba,” tegasnya.
Diskusi Publik Hari Anti Narkoba Internasional yang dihadiri sekitar 500 peserta ini juga diisi oleh para narasumber dari berbagai kalangan di antaranya, Kabid Berantas BNN Sumut, Kombes Pol Josua Tampubolon, Wadir Res Narkoba Poldasu, Kombes Pol, Diari Estetika, Anggota DPRD Sumut, Aripay Tambunan dan Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumatera Utara, M Basir Hasibuan.
Kabid Berantas BNN Sumut, Kombes Pol Josua Tampubolon dalam paparannya mengatakan, penyalahgunaan narkoba dapat terjadi di semua lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial, pendidikan atau kekayaan.
“Tidak ada kelompok yang imun terhadap bahaya narkoba, dan siapapun dapat terjerat dalam penyalahgunaan narkoba jika terpapar,” jelansnya.
Sementara itu, Wadir Narkoba Poldasu, AKBP Diari Estetika menjelaskan, pengawasan di sepanjang pantai timur yang sering dijadikan masuknya narkoba Poldasu tetap melakukan koordinasi dengan pihak terkait.
“Kami juga mengharapkan peran masyarakat. Karena perahu-perahu yang masuk ke pesisir pantai timur juga milik masyarakat. Jadi kalau masyarakat sadar dan tidak tergiur juga terjebak oleh bandar narkoba tentunya dia tidak akan melakukan peredaran gelap narkotika,” ungkapnya.
Anggota DPRD Sumut, Aripay Tambunan mengatakan, ada tiga pilar penting strategi penanggulangan narkoba:
Pertama, pencegahan melalui edukasi massal seperti program Desa Bersinar dan penguatan keluarga.
Kedua, penindakan dengan operasi terpadu, melalui peningkatan kualitas penyidik dan hukum yang tegas.
Ketiga, rehabilitasi dan perluasan layanan gratis, pendampingan sosial ekonomi.
Kabid Pembinaan SMA Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumatera Utara, M Basir Hasibuan menambahkan, manusia yang sifatnya labil itu usia sekolah dan mahasiswa. Dan di usia labil ini rentan sekali terjerumus dengan penyalahgunaan narkotika.
Dikatakan, permasalahan akut generasi muda saat ini diantaranya arus materialisme dan hedonisme yang mengakibatkan redupnya nasionalisme para generasi muda yang menurunkan rasa persaudaraan dan semakin tajamnya individualisme.
“Selain itu, ketidakmampuan para generasi muda dalam menyesuaikan peluang partisipasi politik yang semakin terbuka, sehingga menimbulkan anarkisme, tindak kekerasan dan liberalisme,”tukasnya. (rizky zulaimda)
