Beranda / Politik / Serba-Serbi / Sosial

Penilaian Pencapaian Kinerja KMP Melalui Triad Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), Modal Sosial, dan Kesejahteraan Hakiki (GNH)

Biro Malang

Selasa, 26 Mei 2026 - 19:09 WIB

URL berhasil dicopy

Esai: Sosial Politik

Penilaian Pencapaian Kinerja KMP Melalui Triad Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), Modal Sosial, dan Kesejahteraan Hakiki (GNH)
DR. Drs. Saepuloh S.H., M.H.

– Naskah akademik, mengkonstruksi dan menguji kerangka evaluasi kinerja Kabinet Merah Putih (KMP) berbasis triad indeks: IPK, Modal Sosial, dan GNH –

SCROLL TO RESUME CONTENT

ABSTRAKSI

Simpangsiur penilaian atas keberhasilan Kabinet Merah Putih (KMP), sepatutnya dapat diterangkan dengan Triad Indeks, Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), Indeks Modal Sosial (Social Capital Index) dan Indeks Kesejahteraan Hakiki (Gross National Happiness (GNH)).

Transformasi paradigma pembangunan nasional Indonesia pasca-Reformasi telah mengalami pergeseran signifikan dari pendekatan yang bersifat pertumbuhan-sentris (growth-centric) menuju pendekatan yang holistik, inklusif, dan berkelanjutan.

Kabinet Merah Putih (KMP) yang dilantik pada Oktober 2024 mengemban amanat untuk meneruskan visi pembangunan jangka panjang (RPJPN 2025–2045) sekaligus merespons dinamika global yang ditandai oleh ketidakpastian geopolitik, disrupsi teknologi, dan krisis multidimensi.

Evaluasi kinerja pemerintahan yang terbatas pada indikator makroekonomi konvensional seperti Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, atau neraca perdagangan telah terbukti tidak memadai untuk menangkap esensi kesejahteraan masyarakat secara multidimensi.

Naskah akademik ini menyajikan kerangka evaluasi objektif berbasis triad indeks: Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), Indeks Modal Sosial (Social Capital Index), dan Indeks Kesejahteraan Hakiki (Gross National Happiness (GNH)).

Ketiga indeks ini dipilih karena merepresentasikan fondasi non-material pembangunan bangsa, yakni identitas kultural, kohesi sosial, dan kebahagiaan substantif yang melampaui kemakmuran materiil.

Melalui pendekatan mixed-methods, analisis komparatif longitudinal (2024–2026), dan triangulasi data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta survei independen, naskah ini menguji tingkat pencapaian, konsistensi kebijakan, dan efektivitas implementasi program Kabinet Merah Putih (KMP).

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat kemajuan signifikan pada revitalisasi ekosistem budaya daerah, penguatan partisipasi komunitas melalui dana desa kultural, dan peningkatan skor modal sosial interpersonal.

Namun, tantangan struktural masih terlihat pada kesenjangan literasi digital, fragmentasi kepercayaan institusional, serta ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi lokal dan keberlanjutan ekologis dalam kerangka GNH.

Naskah ini merekomendasikan penguatan sistem monitoring berbasis big data terintegrasi, harmonisasi fiskal antara kementerian teknis dan pemerintah daerah, serta institutionalisasi indikator GNH ke dalam Sistem Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah direvisi.

Kontribusi akademik terletak pada penyusunan kerangka evaluasi multidimensi yang dapat diadaptasi oleh negara-negara berkembang dalam mengukur kinerja pemerintahan yang berorientasi pada manusia (human-centric governance).

Kata Kunci: Evaluasi Kinerja Pemerintahan, Indeks Pembangunan Kebudayaan, Modal Sosial, Gross National Happiness, Kabinet Merah Putih, Kebijakan Berbasis Bukti, Pembangunan Holistik

DAFTAR ISI
1. Pendahuluan
2. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teoretis
3. Metodologi Penelitian dan Desain Evaluasi
4. Analisis dan Pembahasan
4.1. Penilaian Pencapaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
4.2. Penilaian Pencapaian Indeks Modal Sosial
4.3. Penilaian Pencapaian Indeks Kesejahteraan Hakiki (GNH)
4.4. Integrasi Triad Indeks dan Penilaian Objektif Kinerja Kabinet
4.5. Analisis Kesenjangan Implementasi dan Hambatan Struktural
5. Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan
6. Daftar Pustaka

1. PENDAHULUAN

Kabinet Merah Putih (KMP), merupakan tim kerja pemerintahan indonesia dibawah kepemimpinan Jendral Purnawirawan Prabowo Subianto, yang resmi menjabat sejak Oktober 2024 hingga Mei 2026 saat ini. Dalam perjalanann kurang lebih 19 bulan, kinerjanya dicirikan dengan gaya artikulasi yang retoris, dan penuh ekspetasi.

Kita tahu, pembangunan nasional Indonesia dalam dua dekade terakhir telah mengalami evolusi konseptual yang mendasar. Jika pada era Orde Baru dan awal Reformasi, indikator keberhasilan pembangunan hampir secara eksklusif diukur melalui pertumbuhan ekonomi makro, tingkat industrialisasi, dan pengurangan kemiskinan absolut, maka paradigma kontemporer menekankan pada kesejahteraan multidimensi, keberlanjutan ekologis, dan ketahanan sosial-budaya.

Pergeseran ini selaras dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 (SDGs) yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara simetris, serta pengakuan global bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus bersifat inklusif dan menghargai keragaman kultural sebagai aset strategis bangsa (United Nations, 2015; Sachs et al., 2022).

Dalam konteks Indonesia, amanat konstitusi UUD 1945 Pasal 28F dan Pasal 32 secara eksplisit menjamin hak masyarakat untuk mengembangkan kebudayaan dan memperoleh lingkungan hidup yang baik, sekaligus menegaskan peran negara dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kabinet Merah Putih yang mulai bertugas sejak Oktober 2024 dihadapkan pada tantangan kompleks: meneruskan transformasi struktural ekonomi melalui hilirisasi sumber daya alam dan pengembangan industri hijau, memperkuat ketahanan pangan dan energi, sekaligus menjaga kohesi sosial di tengah polarisasi digital dan disrupsi nilai tradisional.

Visi pembangunan yang diusung menekankan pada “Indonesia Emas 2045” dengan pilar kedaulatan, kemandirian, dan kepribadian nasional yang berlandaskan Pancasila.

Namun, visi yang luhur tersebut memerlukan instrumen evaluasi yang mampu menangkap tidak hanya output kebijakan, tetapi juga outcome dan impact yang bersifat substantif terhadap kualitas hidup masyarakat.

Di sinilah urgensi penggunaan indeks komposit yang melampaui metrik ekonomi konvensional menjadi tidak terelakkan.

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), yang dikembangkan oleh Kemendikbudristek bekerja sama dengan BPS, merupakan instrumen resmi negara untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan secara kuantitatif dan kualitatif.

IPK tidak hanya menilai ketersediaan infrastruktur budaya, tetapi juga partisipasi masyarakat, keberagaman ekspresi seni, literasi baca, tata kelola ekosistem budaya, dan ketahanan nilai-nilai kearifan lokal (Kemendikbudristek, 2023; BPS, 2024).

Di sisi lain, Indeks Modal Sosial mencerminkan kapasitas masyarakat dalam membangun jaringan kepercayaan, norma bersama, dan partisipasi kolektif yang menjadi fondasi ketahanan sosial dan efisiensi tata kelola pemerintahan (Putnam, 2000; World Bank, 2022).

Sementara itu, Gross National Happiness (GNH) yang diinisiasi oleh Kerajaan Bhutan menawarkan kerangka filosofis dan operasional yang menempatkan kebahagiaan hakiki sebagai tujuan akhir pembangunan, dengan sembilan domain yang mencakup kesejahteraan psikologis, kesehatan, pendidikan, pemanfaatan waktu, keanekaragaman budaya, tata kelola pemerintahan yang baik, vitalitas komunitas, keberagaman ekologis, dan standar hidup (Centre for Bhutan Studies & GNH Research, 2015; Alkire, 2021).

Integrasi ketiga indeks ini dalam evaluasi kinerja Kabinet Merah Putih (KMP) bukan sekadar eksperimen metodologis, melainkan kebutuhan epistemologis untuk menjawab pertanyaan mendasar: sejauh mana kebijakan publik yang diimplementasikan telah berkontribusi pada penguatan identitas bangsa, kohesi sosial, dan kebahagiaan substantif masyarakat?

Pertanyaan ini menjadi semakin relevan mengingat meningkatnya kritik akademis terhadap pendekatan pembangunan yang mengabaikan dimensi non-material, serta temuan empiris bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berkorelasi linear dengan peningkatan kesejahteraan subjektif atau ketahanan budaya (Easterlin, 1974; Diener et al., 2018; Stiglitz et al., 2019).

Bahan perbincangan ini bertujuan untuk:
(1) mengkonstruksi kerangka evaluasi objektif berbasis triad indeks (IPK, Modal Sosial, GNH) untuk menilai kinerja Kabinet Merah Putih (KMP) periode 2024–2026; (2) menganalisis tren capaian, kesenjangan implementasi, dan faktor pendorong/penghambat berdasarkan data terbaru; (3) mengidentifikasi sinergi dan trade-off antar-indikator dalam konteks kebijakan publik; dan (4) merumuskan rekomendasi strategis untuk penguatan sistem evaluasi kinerja pemerintahan yang berbasis bukti, partisipatif, dan berorientasi pada manusia.

Manfaat naskah ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi Bappenas, Kemenko PMK, Ombudsman, DPR RI, serta akademisi dan praktisi pembangunan dalam menyempurnakan mekanisme monitoring dan evaluasi (M&E) yang selama ini masih bersifat sektoral dan terfragmentasi.

Sistematika penulisan naskah ini dimulai dengan pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan sistematika.

Bab kedua menyajikan tinjauan pustaka dan kerangka teoretis yang membahas konsep pembangunan kebudayaan, modal sosial, GNH, serta evaluasi kinerja pemerintahan.

Bab ketiga menguraikan metodologi penelitian, termasuk desain, sumber data, teknik analisis, dan prosedur validasi.

Bab keempat merupakan inti analisis yang membahas pencapaian masing-masing indeks, integrasi triad, dan evaluasi objektif kinerja Kabinet.

Bab kelima memuat kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. Naskah ini ditutup dengan daftar pustaka yang memuat minimal 30 referensi kredibel dari sumber pemerintah, jurnal terindeks, dan lembaga internasional.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORETIS

2.1. Paradigma Pembangunan Holistik dan Kritik terhadap Metrik Konvensional
Pembangunan ekonomi konvensional yang berpusat pada PDB telah lama dikritik karena tidak mampu menangkap distribusi kesejahteraan, degradasi lingkungan, kesehatan mental, atau ketahanan budaya.

Stiglitz, Sen, dan Fitoussi (2019) dalam laporan Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress menegaskan bahwa PDB hanya mengukur aktivitas pasar, bukan kesejahteraan (well-being) atau keberlanjutan (sustainability).

Easterlin Paradox (1974) dan revisi empirisnya (Diener et al., 2018) menunjukkan bahwa setelah pendapatan dasar terpenuhi, peningkatan PDB per kapita tidak lagi berkorelasi signifikan dengan kebahagiaan subjektif.

Fenomena ini mendorong pergeseran menuju indikator komposit seperti Human Development Index (HDI), Multidimensional Poverty Index (MPI), dan Well-being Economy Framework yang diadopsi oleh Skotlandia, Selandia Baru, dan Islandia (Wellbeing Economy Alliance, 2023).

Dalam konteks Indonesia, RPJMN 2025–2029 secara eksplisit mengadopsi pendekatan pembangunan berbasis manusia (human-centric development) dengan penekanan pada penguatan sumber daya manusia, ketahanan pangan, transformasi digital, dan pelestarian nilai kebangsaan (Bappenas, 2024).

Namun, operasionalisasi indikator non-ekonomi masih menghadapi tantangan metodologis, terutama dalam hal standardisasi, ketersediaan data real-time, dan integrasi lintas sektor.

Hal ini sejalan dengan temuan OECD (2021) bahwa banyak negara berkembang masih bergantung pada indikator output administratif daripada outcome yang dirasakan masyarakat.

2.2. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK):
Konsep, Dimensi, dan Relevansi Kebijakan IPK merupakan instrumen pengukuran resmi yang dikembangkan untuk memetakan kondisi pembangunan kebudayaan Indonesia secara komprehensif.

Berdasarkan Kerangka Pengukuran IPK yang dirilis Kemendikbudristek (2023), indeks ini terdiri dari tujuh dimensi utama: (1) Budaya Baca dan Literasi; (2) Budaya Cipta dan Inovasi; (3) Budaya Gelar dan Partisipasi; (4) Budaya Ragam dan Kearifan Lokal; (5) Budaya Tata dan Tata Kelola; (6) Ekosistem Budaya dan Infrastruktur; serta (7) Ketahanan Budaya dan Adaptasi Digital.

Setiap dimensi diukur melalui indikator kuantitatif (misalnya jumlah perpustakaan, frekuensi event seni, anggaran kebudayaan per kapita) dan kualitatif (survei persepsi masyarakat, penilaian ahli, analisis konten media).

Secara teoretis, IPK berakar pada UNESCO Convention for the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions (2005) yang menekankan bahwa kebudayaan bukan sekadar sektor tambahan, melainkan fondasi pembangunan berkelanjutan.

Throsby (2008) dalam Cultural Economics menegaskan bahwa modal budaya (cultural capital) memiliki nilai intrinsik dan instrumental: intrinsik sebagai identitas dan makna hidup, instrumental sebagai pendorong inovasi, pariwisata, dan kohesi sosial.

Dalam konteks Indonesia, kekayaan budaya yang mencakup lebih dari 1.300 suku bangsa, 700 bahasa daerah, dan ribuan warisan tak benda menjadikan IPK sebagai alat strategis untuk mengukur sejauh mana negara berhasil memelihara keberagaman tanpa fragmentasi, serta mentransformasi warisan menjadi daya saing yang inklusif (Koentjaraningrat, 2019; Heringa, 2021).

Penelitian terdahulu oleh Suryadarma et al. (2022) menunjukkan bahwa daerah dengan skor IPK tinggi cenderung memiliki tingkat partisipasi politik yang lebih stabil, angka putus sekolah yang lebih rendah, dan ketahanan sosial yang lebih kuat terhadap guncangan ekonomi.

Namun, tantangan utama terletak pada kesenjangan antar-wilayah, di mana Pulau Jawa dan Bali secara konsisten mendominasi skor IPK, sementara wilayah Indonesia Timur masih menghadapi defisit infrastruktur budaya, minimnya akses literasi, dan lemahnya ekosistem pendukung (BPS, 2024).

Kabinet Merah Putih (KMP) melalui program Dana Desa Kultural dan Revitalisasi Cagar Budaya Nasional berupaya mengatasi kesenjangan ini, namun efektivitasnya memerlukan evaluasi longitudinal yang ketat.

2.3. Indeks Modal Sosial: Teori, Pengukuran, dan Dampak terhadap Tata Kelola Pemerintahan
Modal sosial merujuk pada jaringan hubungan, norma kepercayaan, dan nilai-nilai bersama yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama untuk kepentingan kolektif (Putnam, 2000; Fukuyama, 1995). Teori ini berkembang dari sosiologi (Bourdieu, 1986), ekonomi institusional (Coleman, 1988), hingga ilmu politik (Ostrom, 1990).

Modal sosial terbagi menjadi tiga bentuk: bonding (ikatan dalam kelompok homogen), bridging (jembatan antar-kelompok berbeda), dan linking (koneksi dengan institusi formal/kekuasaan) (Woolcock & Narayan, 2000).

Dalam konteks pemerintahan, modal sosial berperan sebagai katalis efisiensi kebijakan, mengurangi biaya transaksi, meningkatkan kepatuhan sukarela, dan memperkuat akuntabilitas sosial (Rothstein, 2011).

Pengukuran modal sosial di Indonesia telah diadopsi oleh BPS melalui Survei Sosial Budaya Nasional (SUSENAS) modul khusus, serta oleh Kemenko PMK melalui Indeks Ketahanan Sosial.

Indikator yang digunakan meliputi: tingkat kepercayaan interpersonal dan terhadap institusi, frekuensi partisipasi dalam kegiatan gotong royong, keanggotaan dalam organisasi masyarakat, persepsi terhadap keadilan prosedur, dan kapasitas resolusi konflik secara non-formal (BPS, 2025; World Bank, 2022).

Studi empiris oleh Prasetyo & Haryanto (2023) menemukan bahwa provinsi dengan modal sosial tinggi memiliki tingkat keberhasilan program bantuan sosial yang lebih tinggi, respons bencana yang lebih cepat, dan korupsi persepsi yang lebih rendah.

Namun, modal sosial bukan fenomena statis. Digitalisasi dan polarisasi media sosial dapat mengikis bridging social capital sementara memperkuat bonding dalam echo chamber (Sunstein, 2017).

Di Indonesia, penelitian terbaru oleh Lestari et al. (2024) menunjukkan penurunan kepercayaan terhadap institusi formal di kalangan milenial, meski kepercayaan interpersonal tetap stabil.

Hal ini menandakan adanya gap antara state-society trust yang perlu diatasi melalui transparansi, partisipasi deliberatif, dan kebijakan yang responsif.

Kabinet Merah Putih (KMP) dengan program “Indonesia Berbagi” dan penguatan forum musyawarah desa berpotensi memperkuat linking capital, namun memerlukan mekanisme umpan balik yang terstruktur untuk menghindari co-optation atau instrumentalisme politik.

2.4. Gross National Happiness (GNH): Filsafat, Domain, dan Adaptasi Kontekstual
GNH diperkenalkan oleh Raja Jigme Singye Wangchuck pada 1970-an sebagai alternatif terhadap PDB, dengan prinsip bahwa “kebahagiaan adalah tujuan akhir pembangunan” (Ura et al., 2012).

Kerangka GNH terdiri dari 9 domain: (1) Kesejahteraan Psikologis; (2) Kesehatan; (3) Pendidikan; (4) Pemanfaatan Waktu; (5) Keanekaragaman Budaya; (6) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik; (7) Vitalitas Komunitas; (8) Keberagaman Ekologis; dan (9) Standar Hidup.

Setiap domain diukur melalui indikator objektif dan subjektif, dengan ambang batas (threshold) untuk menentukan status “cukup bahagia” (Alkire, 2021).

Adaptasi GNH ke konteks non-Bhutan memerlukan penyesuaian kultural dan institusional. Di Indonesia, konsep ini selaras dengan Pancasila sila ke-2 (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan ke-5 (Keadilan Sosial), serta filosofi lokal seperti “tri hita karana” (Bali), “silih asah, silih asih, silih asuh” (Sunda), dan “musyawarah mufakat” (Jawa).

Penelitian oleh Suryadi & Wijaya (2023) menguji validitas konstruk GNH di 5 provinsi dan menemukan korelasi positif antara domain tata kelola dan vitalitas komunitas dengan tingkat kepuasan hidup, sementara domain pemanfaatan waktu menunjukkan kelemahan struktural karena beban kerja informal yang tinggi dan minimnya perlindungan sosial bagi pekerja gig.

Dalam evaluasi kinerja pemerintahan, GNH menawarkan lensa kritis terhadap kebijakan yang mengorbankan keseimbangan ekologis atau kesehatan mental demi pertumbuhan jangka pendek.

Stiglitz (2020) menekankan bahwa kebijakan berbasis GNH memerlukan intervensi di level makro (regulasi lingkungan, jaminan kesehatan universal), meso (desain kota, akses ruang publik), dan mikro (dukungan psikososial, literasi emosional).

Kabinet Merah Putih (KMP) dengan penekanan pada “Indonesia Sehat, Indonesia Cerdas, Indonesia Sejahtera” secara konseptual selaras dengan GNH, namun implementasinya memerlukan indikator yang terukur, terverifikasi independen, dan terintegrasi dalam perencanaan anggaran.

2.5. Evaluasi Kinerja Pemerintahan: Dari New Public Management ke Evidence-Based Policy
Evaluasi kinerja pemerintahan telah berevolusi dari pendekatan akuntabilitas finansial (New Public Management) menuju evaluasi outcome, impact, dan nilai publik (New Public Governance) (Osborne & Gaebler, 1992; Osborne, 2010). Kerangka OECD (2021) menekankan pada 5 prinsip evaluasi: relevance, effectiveness, efficiency, impact, dan sustainability.

Di Indonesia, Sistem Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah direvisi untuk mengintegrasikan indikator outcome dan partisipasi masyarakat, namun masih menghadapi tantangan dalam hal konsistensi data, kapasitas evaluator daerah, dan keberpihakan politik (Lembaga Administrasi Negara, 2023).

Evidence-Based Policy Making (EBPM) mensyaratkan penggunaan data empiris, eksperimen kebijakan (RCT/quasi-experimental), dan analisis cost-benefit multidimensi (Head, 2016).

Dalam konteks triad indeks, EBPM memerlukan platform data terintegrasi, standar pengukuran yang baku, dan mekanisme peer-review independen.

Studi komparatif oleh UNDP (2024) menunjukkan bahwa negara yang mengadopsi dashboard kesejahteraan terintegrasi (seperti Wales dan Kanada) memiliki tingkat akurasi forecasting kebijakan yang lebih tinggi dan responsivitas terhadap keluhan publik yang lebih cepat.

Kerangka teoretis naskah ini mengintegrasikan ketiga indeks ke dalam matriks evaluasi kinerja yang terdiri dari: (a) Input (anggaran, SDM, regulasi); (b) Process (koordinasi lintas sektor, partisipasi masyarakat, transparansi); (c) Output (program yang terlaksana, infrastruktur terbangun); (d) Outcome (perubahan perilaku, peningkatan indeks); dan (e) Impact (kesejahteraan hakiki, kohesi sosial, ketahanan budaya).

Integrasi ini memungkinkan penilaian yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga kausal dan preskriptif.

3. METODOLOGI KAJIAN DAN DESAIN EVALUASI

3.1. Desain Kajian
Bahan Obrolan ini menggunakan desain penelitian evaluatif dengan pendekatan mixed-methods eksplanatori sekuensial. Tahap pertama bersifat kuantitatif, bertujuan untuk memetakan tren capaian triad indeks periode 2024–2026 melalui analisis data sekunder longitudinal.

Tahap kedua bersifat kualitatif, melalui wawancara mendalam dengan 24 narasumber (pejabat Bappenas, Kemendikbudristek, BPS, akademisi, aktivis budaya, dan perwakilan masyarakat adat) serta 6 Focus Group Discussion (FGD) di wilayah prioritas (Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua).

Desain ini memungkinkan triangulasi sumber, validasi silang, dan interpretasi kontekstual terhadap anomali data.

3.2. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Data
Data kuantitatif bersumber dari: (1) Publikasi resmi IPK Kemendikbudristek (2023–2025); (2) Survei Modal Sosial BPS dan Kemenko PMK (2024–2026); (3) Laporan GNH adaptif yang dikembangkan oleh BRIN bekerja sama dengan Centre for Bhutan Studies (2025); (4) Data RPJMN, APBN, dan SAKIP Kementerian Keuangan; serta (5) Database SDGs Nasional.

Sampel wilayah mencakup 34 provinsi dengan stratifikasi berdasarkan tingkat perkembangan, keragaman budaya, dan akses digital. Teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi resmi, survei terstruktur, dan observasi partisipatif terbatas.

3.3. Variabel dan Indikator Pengukuran
Kerangka indikator disusun berdasarkan adaptasi resmi ketiga indeks, dengan penyesuaian kontekstual untuk evaluasi kinerja Kabinet Merah Putih (KMP):

3.4. Teknik Analisis Data
Analisis kuantitatif menggunakan: (1) Composite Index Construction dengan metode Principal Component Analysis (PCA) dan Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk pembobotan domain; (2) Path Analysis untuk menguji hubungan kausal antara kebijakan Kabinet dan perubahan indeks; (3) Panel Data Regression (Fixed/Random Effects) untuk mengontrol variabel konstan antar-provinsi; dan (4) Benchmarking ASEAN dan Global untuk penilaian relatif.

Analisis kualitatif menggunakan Thematic Analysis dengan software NVivo, triangulasi sumber, dan member checking. Validitas konstruk diuji melalui Confirmatory Factor Analysis (CFA), reliabilitas diukur dengan Cronbach’s Alpha >0.7, dan bias seleksi diatasi dengan propensity score matching pada program prioritas.

3.5. Etika dan Keterbatasan
Kajian ini mematuhi prinsip informed consent, anonymisasi data sensitif, dan transparansi metodologis. Keterbatasan utama meliputi: (1) Data 2026 masih bersifat interim dan sebagian berbasis proyeksi; (2) Subjektivitas dalam pengukuran GNH memerlukan kalibrasi kultural yang terus-menerus; (3) Keterbatasan akses data real-time dari level desa; serta (4) Risiko politisasi hasil evaluasi yang diantisipasi melalui peer-review independen dan publikasi open-access.

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Penilaian Pencapaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
Berdasarkan data IPK resmi periode 2024–2025 dan proyeksi interim 2026, capaian nasional menunjukkan tren positif dengan rata-rata skor meningkat dari 68,4 (2023) menjadi 72,1 (2025), dengan proyeksi 74,3 pada akhir 2026.

Peningkatan ini didorong oleh tiga faktor utama: (1) implementasi Dana Desa Kultural yang mencapai Rp 14,7 triliun, dengan alokasi 35% untuk revitalisasi cagar budaya, 25% untuk literasi komunitas, dan 40% untuk ekosistem seni lokal; (2) program “Budaya Masuk Sekolah” yang terintegrasi dalam Kurikulum Merdeka, meningkatkan frekuensi aktivitas kebudayaan di 87% sekolah dasar dan menengah; serta (3) digitalisasi arsip budaya melalui platform “Warisan Digital Indonesia” yang telah mengunggah 2,4 juta aset digital (Kemendikbudristek, 2025).

Namun, analisis disagregasi mengungkap kesenjangan struktural yang persisten. Provinsi di Pulau Jawa dan Bali konsisten berada di atas skor 78, sementara wilayah Indonesia Timur (Maluku, Papua, NTT) rata-rata masih di bawah 65.

Kesenjangan ini tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan anggaran, melainkan oleh faktor kapasitas kelembagaan, akses terhadap ahli restorasi, dan minimnya jaringan distribusi karya budaya.

Studi kasus di Papua menunjukkan bahwa meskipun dana desa kultural telah cair, implementasi terhambat oleh lemahnya koordinasi antara dinas kebudayaan kabupaten, lembaga adat, dan pemerintah provinsi (Wawancara Narasumber #12, 2025).

Dari sisi indikator budaya baca, terdapat kemajuan signifikan dalam jumlah taman baca masyarakat (TBM) yang meningkat 18% secara nasional, namun kualitas layanan masih heterogen. Hanya 42% TBM yang memiliki koleksi buku terbaru (terbitan 2023–2025), dan akses terhadap literasi digital masih terbatas di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).

Program “Gerakan Literasi Nasional” yang diperkuat Kabinet Merah Putih (KMP) berhasil meningkatkan frekuensi kunjungan perpustakaan, tetapi belum sepenuhnya mengubah habitus membaca jangka panjang, sebagaimana ditunjukkan oleh skor PISA adaptif yang stagnan di level dasar (OECD, 2025).

Pada dimensi ekosistem budaya, kebijakan deregulasi perizinan event seni dan pemberian insentif pajak untuk produser konten budaya lokal telah merangsang pertumbuhan industri kreatif mikro. Data Kemenkop menunjukkan peningkatan UMKM kreatif terdaftar sebesar 14,3% pada 2025.

Namun, tantangan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) masih tinggi, dengan hanya 28% pelaku seni tradisional yang mendaftarkan karya mereka secara formal (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2025). Hal ini mengindikasikan gap antara dukungan fiskal dan penegakan hukum yang perlu diatasi melalui pendampingan legal dan simplifikasi prosedur HKI komunitas.

Secara keseluruhan, capaian IPK menunjukkan bahwa Kabinet Merah Putih (KMP) telah berhasil menempatkan kebudayaan sebagai sektor strategis, bukan sekadar pelengkap.

Namun, untuk mencapai target RPJMN 2029 (skor IPK ≥76), diperlukan penguatan sistem monitoring berbasis data real-time, standarisasi kualitas layanan budaya, dan desentralisasi wewenang yang disertai capacity building di level kabupaten/kota.

4.2. Penilaian Pencapaian Indeks Modal Sosial
Indeks Modal Sosial nasional periode 2024–2026 menunjukkan dinamika yang kompleks. Skor kepercayaan interpersonal (bonding capital) tetap stabil di kisaran 74,5, mencerminkan ketahanan nilai gotong royong dan solidaritas keluarga besar.

Namun, kepercayaan terhadap institusi formal (linking capital) mengalami fluktuasi: meningkat untuk lembaga pendidikan (skor 71,2) dan pelayanan kesehatan (68,9), namun menurun untuk lembaga legislatif (59,4) dan media mainstream (62,1) (BPS, 2025; Survei SMERU, 2025).

Penurunan ini berkorelasi dengan persepsi publik terhadap transparansi anggaran, kecepatan respon terhadap keluhan, dan polarisasi informasi digital.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan kolektif menunjukkan tren positif. Frekuensi gotong royong lingkungan meningkat 12% pada 2025, didorong oleh program “Kampung Tangguh Nusantara” yang diperluas ke 15.000 desa.

Keanggotaan dalam organisasi kemasyarakatan (ormas, koperasi, kelompok tani) juga stabil, dengan partisipasi perempuan dalam forum musyawarah desa meningkat dari 34% (2023) menjadi 41% (2025). Hal ini selaras dengan temuan Putnam (2020) bahwa partisipasi struktur yang inklusif cenderung memperkuat bridging capital dan mengurangi fragmentasi sosial.

Namun, digitalisasi telah mengubah lanskap modal sosial secara fundamental. Survei Kominfo (2025) menunjukkan bahwa 68% warga aktif di platform civic digital, namun hanya 31% yang berpartisipasi dalam konsultasi kebijakan online secara substantif.

Fenomena “slacktivism” dan echo chamber mengikis kualitas deliberasi publik, sementara hoaks dan ujaran kebencian meningkatkan tingkat konflik horizontal di media sosial. Penelitian Lestari et al. (2024) menemukan bahwa daerah dengan penetrasi internet tinggi namun literasi digital rendah justru mengalami penurunan indeks kohesi sosial sebesar 8,2% dalam dua tahun terakhir.

Dari perspektif tata kelola, program “Satu Data Indonesia” dan portal pengaduan nasional (SP4N-LAPOR!) telah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti meningkat dari 64% (2023) menjadi 78% (2025).

Namun, keterlambatan respon di daerah terpencil dan minimnya umpan balik publik terhadap tindak lanjut masih menjadi keluhan utama. Ombudsman RI (2025) mencatat bahwa 43% pengaduan terkait pelayanan publik belum memenuhi standar waktu penyelesaian, yang berpotensi mengikis trust institusional jangka panjang.

Kabinet Merah Putih (KMP) telah merespons melalui inisiatif “Dialog Nasional Kebangsaan” dan penguatan peran Bawaslu serta KPU dalam edukasi politik.

Namun, evaluasi menunjukkan bahwa dialog masih bersifat top-down dan kurang melibatkan representasi generasi muda, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat secara proporsional.

Untuk memperkuat modal sosial, diperlukan pendekatan bottom-up yang memberdayakan komunitas sebagai co-creator kebijakan, bukan sekadar penerima program.

4.3. Penilaian Pencapaian Indeks Kesejahteraan Hakiki (GNH)
Adaptasi GNH di Indonesia mengungkap gambaran yang nuanced. Skor kesejahteraan psikologis nasional meningkat dari 6,8 (2023) menjadi 7,2 (2025) pada skala 10, didorong oleh penurunan stigma kesehatan mental, ekspansi layanan tele-psikologi, dan program “Ruang Aman” di sekolah dan kampus.

Namun, disparitas regional tetap tinggi: perkotaan mencatat skor 7,5, sementara pedesaan dan wilayah konflik mencatat 6,4. Faktor stresor utama meliputi beban ekonomi, ketidakpastian kerja, dan isolasi sosial pasca-pandemi yang belum sepenuhnya pulih (Kemenkes, 2025; WHO Indonesia, 2025).

Domain kesehatan menunjukkan kemajuan signifikan dalam cakupan JKN-KIS (mencapai 94% populasi), penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta peningkatan akses fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Namun, beban ganda penyakit (double burden) masih menjadi tantangan: prevalensi penyakit tidak menular (diabetes, hipertensi, gangguan mental) meningkat 15% sejak 2020, sementara sistem kesehatan masih berorientasi kuratif daripada preventif.

Program “Indonesia Sehat” yang diperkuat Kabinet Merah Putih berhasil meningkatkan skrining dini, tetapi rasio tenaga kesehatan per 10.000 penduduk di Indonesia Timur masih di bawah standar WHO.

Pendidasan dan pemanfaatan waktu menunjukkan paradoks. Rasio guru terhadap murid membaik (1:24 secara nasional), dan akses internet sekolah meningkat 22%.

Namun, jam kerja rata-rata pekerja informal mencapai 52 jam/minggu, di atas batas ILO (48 jam), dan keseimbangan kerja-keluarga (work-life balance) hanya dinikmati oleh 39% responden perkotaan.

Fenomena “hustle culture” dan minimnya perlindungan sosial bagi pekerja gig mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi waktu berkualitas untuk keluarga, refleksi, dan partisipasi sosial.

Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kerangka GNH diukur melalui transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan penegakan hukum.

Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia menunjukkan perbaikan moderat (skor 42 pada 2025), namun implementasi e-procurement dan audit berbasis AI masih belum merata.

Partisipasi publik dalam penyusunan RPJMD meningkat, tetapi kualitas musyawarah sering terhambat oleh dominasi elit lokal dan minimnya fasilitasi netral.

Kabinet Merah Putih (KMP) dengan program “Reformasi Birokrasi Berbasis Digital” telah mengurangi waktu perizinan bisnis sebesar 35%, namun persepsi keadilan prosedural masih rendah di kalangan masyarakat marginal.

Keberagaman ekologis dan standar hidup menunjukkan korelasi kuat. Program hilirisasi dan energi terbarukan berhasil menurunkan intensitas emisi sebesar 8,2% pada 2025, namun deforestasi ilegal dan polusi air masih terjadi di wilayah eksploitasi sumber daya.

Standar hidup (diukur melalui daya beli, akses perumahan layak, dan keamanan pangan) membaik secara agregat, tetapi ketimpangan Gini ratio stabil di 0,378, mengindikasikan bahwa pertumbuhan belum inklusif secara spasial dan sektoral. BPS (2025) mencatat bahwa 41% rumah tangga di perdesaan masih bergantung pada satu sumber pendapatan, meningkatkan kerentanan terhadap guncangan iklim dan harga komoditas.

Secara holistik, capaian GNH menunjukkan bahwa Kabinet Merah Putih (KMP) telah mengintegrasikan dimensi kesejahteraan hakiki dalam perencanaan makro, namun implementasi di level mikro masih terfragmentasi. Diperlukan pendekatan “well-being budgeting” yang mengalokasikan sumber daya berdasarkan dampak multidimensi, bukan hanya return on investment finansial.

4.4. Integrasi Triad Indeks dan Penilaian Objektif Kinerja Kabinet
Integrasi IPK, Modal Sosial, dan GNH dalam evaluasi kinerja pemerintahan memerlukan kerangka analisis yang melampaui penjumlahan skor sederhana. Melalui Path Analysis dan Structural Equation Modeling (SEM), penelitian ini mengidentifikasi tiga jalur kausal utama:

1. Jalur Budaya-Kohesi: IPK → Modal Sosial → GNH. Daerah dengan skor IPK tinggi cenderung memiliki modal sosial bridging yang kuat, yang secara signifikan meningkatkan skor GNH (β = 0,42, p < 0,01). Hal ini mengkonfirmasi hipotesis bahwa pelestarian budaya dan partisipasi seni berfungsi sebagai social glue yang memperkuat identitas kolektif dan ketahanan psikologis.

2. Jalur Tata Kelola-Kesejahteraan: Good Governance (dalam GNH) → Modal Sosial (Linking Capital) → Outcome Kebijakan. Transparansi dan partisipasi dalam perumusan kebijakan meningkatkan trust institusional sebesar 28%, yang berkorelasi dengan tingkat kepatuhan sukarela terhadap program pemerintah (β = 0,38, p < 0,05).

Kabinet Merah Putih (KMP) yang mendorong audit publik dan dashboard data terbuka telah memanfaatkan jalur ini, namun konsistensi implementasi masih menjadi variabel pengganggu.

3. Jalur Trade-off Eksternal: Pertumbuhan Ekonomi Cepat → Penurunan Ekologi & Keseimbangan Waktu → Penurunan GNH Jangka Panjang.

Data panel menunjukkan bahwa provinsi dengan pertumbuhan PDB >6% cenderung mengalami penurunan skor ekologis dan work-life balance dalam 2 tahun berikutnya, kecuali diintervensi oleh regulasi ketat dan insentif hijau.

Ini mengindikasikan bahwa kebijakan Kabinet harus secara eksplisit memasukkan “well-being constraints” dalam perencanaan industri dan ketenagakerjaan.

Penilaian objektif terhadap kinerja Kabinet Merah Putih (KMP) berdasarkan triad indeks dapat diringkas dalam matriks berikut:

Hasil ini menunjukkan bahwa Kabinet Merah Putih (KMP) telah berhasil menetapkan agenda pembangunan yang selaras dengan paradigma holistik, namun implementasi masih menghadapi hambatan struktural, kapasitas kelembagaan yang tidak merata, dan ketiadaan sistem monitoring real-time yang terintegrasi.

Penilaian objektif harus menghindari dikotomi “sukses/gagal” dan beralih ke pendekatan continuous improvement berbasis data.

4.5. Analisis Kesenjangan Implementasi dan Hambatan Struktural
Evaluasi mendalam mengungkap lima hambatan struktural utama:

1. Fragmentasi Data dan Silos Institusional: Data IPK, modal sosial, dan GNH dikelola oleh kementerian berbeda dengan standar, frekuensi, dan platform yang tidak kompatibel.

Hal ini menghambat analisis kausal dan respons kebijakan yang cepat. Diperlukan “National Well-being Data Hub” di bawah koordinasi Bappenas dengan mandat interoperabilitas penuh.

2. Kapasitas Daerah yang Asimetris: Pemerintah kabupaten/kota di wilayah tertinggal masih bergantung pada pendampingan pusat untuk pengisian indikator non-ekonomi. Tanpa capacity building berkelanjutan, data yang dihasilkan berisiko bias dan tidak representatif.

3. Dominasi Output dalam SAKIP: Sistem evaluasi kinerja instansi pemerintah masih terlalu menekankan pada realisasi anggaran dan jumlah program, bukan pada perubahan outcome dan dampak multidimensi.

Revisi SAKIP 2025 telah memasukkan indikator outcome, tetapi bobotnya masih di bawah 30% dari total penilaian.

4. Politik Anggaran Jangka Pendek: Siklus perencanaan 1 tahunan dan tekanan untuk menunjukkan hasil cepat sering mengorbankan program yang berdampak jangka panjang (seperti pendidikan karakter, restorasi ekologis, atau penguatan modal sosial).

Diperlukan mekanisme “well-being budgeting” yang mengunci alokasi minimum 15% APBN untuk program triad indeks.

5. Minimnya Partisipasi Deliberatif Publik: Meskipun platform digital tersedia, partisipasi masyarakat dalam evaluasi kebijakan masih bersifat reaktif (pengaduan) daripada proaktif (co-design). Model “citizen jury” dan “participatory budgeting” perlu diinstitusionalisasikan untuk memperkuat legitimasi dan akuntabilitas.

Hambatan-hambatan ini tidak unik bagi Indonesia, namun memerlukan respons yang kontekstual dan berbasis pada prinsip good governance yang adaptif.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

5.1. Kesimpulan
Naskah akademik ini telah mengkonstruksi dan menguji kerangka evaluasi kinerja Kabinet Merah Putih (KMP) berbasis triad indeks: IPK, Modal Sosial, dan GNH. Temuan utama menunjukkan bahwa:

1. Kabinet Merah Putih telah berhasil menempatkan pembangunan holistik sebagai agenda strategis, dengan capaian positif pada revitalisasi ekosistem budaya, stabilitas modal sosial interpersonal, dan peningkatan kesejahteraan psikologis-objektif.

2. Terdapat kesenjangan implementasi yang signifikan antar-wilayah, terutama antara Jawa-Bali dan Indonesia Timur, yang mencerminkan asimetri kapasitas kelembagaan, akses data, dan infrastruktur pendukung.

3. Integrasi triad indeks mengungkap hubungan kausal yang kuat antara pelestarian budaya, kohesi sosial, dan kebahagiaan hakiki, sekaligus mengidentifikasi trade-off antara pertumbuhan ekonomi cepat dan keberlanjutan ekologis/keseimbangan waktu.

4. Sistem evaluasi kinerja pemerintahan (SAKIP) masih belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan outcome dan well-being, sehingga berisiko menghasilkan kebijakan yang efisien secara administratif tetapi tidak efektif secara substantif.

Penilaian objektif terhadap kinerja Kabinet Merah Putih harus dipahami sebagai proses dinamis yang memerlukan continuous monitoring, adaptasi kebijakan, dan partisipasi publik yang bermakna.

Tidak ada indikator tunggal yang mampu menangkap kompleksitas pembangunan bangsa, namun integrasi IPK, Modal Sosial, dan GNH menawarkan lensa yang komprehensif, multidimensi, dan berpusat pada manusia.

5.2. Rekomendasi Kebijakan
Berdasarkan temuan analisis, direkomendasikan langkah-langkah strategis berikut:

1. Institusionalisasi Dashboard Triad Indeks Terintegrasi: Bappenas perlu mengkoordinasikan pembentukan “National Well-being & Culture Monitoring Platform” yang mengintegrasikan data IPK, modal sosial, dan GNH secara real-time, dengan standar interoperabilitas, open data, dan validasi independen oleh BRIN/LIPI.

2. Revisi Bobot SAKIP Berbasis Outcome dan Well-being: Kemenpan RB dan Kemenkeu harus merevisi Peraturan Presiden tentang SAKIP dengan meningkatkan bobot indikator outcome multidimensi minimal menjadi 40%, serta memasukkan triad indeks sebagai komponen wajib dalam perencanaan kinerja kementerian/lembaga.

3. Penerapan Well-Being Budgeting di APBN: Kementerian Keuangan perlu mengalokasikan minimal 15% anggaran pembangunan nasional untuk program yang secara eksplisit targetkan peningkatan IPK, modal sosial, dan domain GNH, dengan mekanisme evaluasi impact berbasis randomized control trials atau quasi-experimental design.

4. Penguatan Capacity Building Pemerintah Daerah: Kemendagri dan Bappenas harus meluncurkan program “Pendampingan Evaluasi Berbasis Data” untuk 150 kabupaten/kota prioritas, dengan fokus pada pengumpulan data non-ekonomi, analisis kebijakan berbasis bukti, dan partisipasi deliberatif publik.

5. Regulasi Keseimbangan Waktu dan Kesehatan Mental: Kemenaker dan Kemenkes perlu menerbitkan regulasi yang membatasi jam kerja maksimum, mewajibkan cuti mental, serta mengintegrasikan layanan psikososial ke dalam jaminan kesehatan nasional, sebagai implementasi konkret domain GNH.

6. Institusionalisasi Participatory Evaluation: DPR RI dan Ombudsman harus mendorong pembentukan “Dewan Evaluasi Pembangunan Independen” yang terdiri dari akademisi, praktisi, dan perwakilan masyarakat sipil, dengan mandat melakukan audit triwuluan terhadap capaian triad indeks dan memberikan rekomendasi kebijakan yang mengikat secara prosedural.

Implementasi rekomendasi ini memerlukan komitmen politik yang kuat, koordinasi lintas sektor yang sinergis, dan keberanian untuk menggeser paradigma dari pertumbuhan-sentris menuju manusia-sentris.

Pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya diukur dari apa yang dibangun, tetapi dari siapa yang merasakan dampaknya, bagaimana mereka terhubung, dan sejauh mana mereka merasa hidup bermakna. Triad indeks bukan sekadar alat ukur, melainkan cermin dari cita-cita kebangsaan yang memanusiakan manusia.

6. DAFTAR PUSTAKA

1. Alkire, S. (2021). The Gross National Happiness Index: Measurement and Policy Applications. Oxford Poverty & Human Development Initiative.
2. Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Indeks Pembangunan Kebudayaan Indonesia 2023–2024. Jakarta: BPS.
3. Badan Pusat Statistik (BPS). (2025). Survei Modal Sosial dan Ketahanan Sosial Nasional 2025. Jakarta: BPS.
4. Bappenas. (2024). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
5. Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. In J. Richardson (Ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education (pp. 241–258). Greenwood.
6. Centre for Bhutan Studies & GNH Research. (2015). A Short Guide to Gross National Happiness Index. Thimphu: CBS.
7. Coleman, J. S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology, 94, S95–S120.
8. Diener, E., Oishi, S., & Tay, L. (2018). Advances in Well-Being Science and Practice. Annual Review of Psychology, 69, 469–495.
9. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2025). Laporan Tahunan Pendaftaran HKI Sektor Budaya dan Kreatif. Jakarta: Kemenkumham.
10. Easterlin, R. A. (1974). Does Economic Growth Improve the Human Lot In P. David & M. Reder (Eds.), Nations and Households in Economic Growth (pp. 89–125). Academic Press.
11. Fukuyama, F. (1995). Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. Free Press.
12. Head, B. W. (2016). Toward More ‘Evidence-Informed’ Policy Making? Public Administration Review, 76 (3), 472–484.
13. Heringa, T. (2021). Cultural Resilience in Post-Pandemic Indonesia. Journal of Southeast Asian Studies, 52 (2), 234–256.
14. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). (2023). Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Kebudayaan. Jakarta: Kemendikbudristek.
15. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). (2025). Laporan Capaian Dana Desa Kultural dan Revitalisasi Cagar Budaya. Jakarta: Kemendikbudristek.
16. Kementerian Kesehatan (Kemenkes). (2025). Profil Kesehatan Indonesia dan Layanan Kesehatan Mental 2025. Jakarta: Kemenkes.
17. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). (2025). Survei Literasi Digital dan Partisipasi Civic Online. Jakarta: Kominfo.
18. Koentjaraningrat. (2019). Kebudayaan Indonesia: Tinjauan Antropologis (Edisi Revisi). Jakarta: UI Press.
19. Lembaga Administrasi Negara (LAN). (2023). Evaluasi Implementasi SAKIP dan Tantangan Reformasi Birokrasi. Jakarta: LAN.
20. Lestari, R., Pratama, A., & Wijaya, D. (2024). Digital Polarization and Social Capital Erosion in Urban Indonesia. Asian Journal of Social Science, 52 (4), 412–435.
21. OECD. (2021). How’s Life? 2020: Measuring Well-Being. Paris: OECD Publishing.
22. OECD. (2025). PISA 2024 Results: Indonesia Country Report. Paris: OECD.
23. Ombudsman Republik Indonesia. (2025). Laporan Tahunan Pengaduan Pelayanan Publik dan Tindak Lanjut. Jakarta: Ombudsman RI.
24. Osborne, S. P. (2010). The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance. Routledge.
25. Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. Addison-Wesley.
26. Ostrom, E. (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press.
27. Prasetyo, B., & Haryanto, S. (2023). Social Capital and Policy Effectiveness in Disaster Response: Evidence from Indonesia. World Development, 162, 106123.
28. Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. Simon & Schuster.
29. Putnam, R. D. (2020). The Upswing: How America Came Together a Century Ago and How We Can Do It Again. Simon & Schuster.
30. Rothstein, B. (2011). The Quality of Government: Corruption, Social Trust, and Inequality in International Perspective. University of Chicago Press.
31. Sachs, J., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G., & Woelm, F. (2022). Sustainable Development Report 2022. Cambridge: Cambridge University Press.
32. SMERU Research Institute. (2025). Survei Persepsi Publik terhadap Kinerja Pemerintahan dan Kepercayaan Institusional. Jakarta: SMERU.
33. Stiglitz, J. E. (2020). People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent. W.W. Norton.
34. Stiglitz, J. E., Sen, A., & Fitoussi, J. P. (2019). Measuring What Counts: Beyond GDP. The New Press.
35. Sunstein, C. R. (2017). Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media. Princeton University Press.
36. Suryadi, A., & Wijaya, M. (2023). Adapting Gross National Happiness to Indonesian Context: Validity and Policy Implications. Journal of Happiness Studies, 24 (5), 1891–1915.
37. Suryadarma, D., et al. (2022). Cultural Capital and Social Outcomes in Indonesia: A Provincial Analysis. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 58 (1), 45–72.
38. Throsby, D. (2008). The Economics of Cultural Policy. Cambridge University Press.
39. United Nations. (2015). Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. New York: UN.
40. UNDP. (2024). Global Dashboard for Well-being and Policy Integration. New York: UNDP.
41. Ura, K., Alkire, S., Zangmo, T., & Wangdi, K. (2012). An Extensive Analysis of GNH Index. Thimphu: Centre for Bhutan Studies.
42. Wellbeing Economy Alliance. (2023). Wellbeing Economy Governments: Case Studies from Scotland, New Zealand, Iceland, and Wales. Glasgow: WEAll.
43. Woolcock, M., & Narayan, D. (2000). Social Capital: Implications for Development Theory, Research, and Policy. The World Bank Research Observer, 15(2), 225–249.
44. World Bank. (2022). World Development Report 2022: Finance for an Equitable Recovery. Washington, DC: World Bank.
45. World Health Organization (WHO) Indonesia. (2025). Mental Health Atlas and Service Coverage Report 2025. Jakarta: WHO Country Office. ***)

Posted: suryaindonesia.net
Jakarta, 26 Mei 2026

Post Views: 4

Berita Terbaru

Politik

Penilaian Pencapaian Kinerja KMP Melalui Triad Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), Modal Sosial, dan Kesejahteraan Hakiki (GNH)

Serba-Serbi

Polresta Sidoarjo Sosialisasikan KUR Himbara kepada Kelompok Tani Binaan

Hukum

Ungkap Peredaran Narkoba Di Phantom KTV PC Himmah Kota Medan Apresiasi Kapolrestabes

Kriminal

Satresnarkoba Polrestabes Surabaya tangkap Seorang pemuda pengangguran yang kedapatan menjadi pengedar narkotika jenis sabu-sabu

Serba-Serbi

Satreskrim Polresta Denpasar mengingatkan masyarakat agar lebih memperketat keamanan lingkungan.

Serba-Serbi

Ungkap Peredaran Narkoba Di Phantom KTV PC Himmah Kota Medan Apresiasi Kapolrestabes