Filsafat Politik
Kondisi Sosial Politik di Indonesia dalam Konstruksi Dechiperisme
Joko Sukmono
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebuah kondisi yang dianggap stabil, wajar, dan permanen pada hakikatnya adalah situasi sosial yang telah mengalami kristalisasi melalui derap budaya yang berlangsung terus-menerus di tengah kehidupan masyarakat.
Dalam konstruksi Dechiperisme, stabilitas sosial bukanlah sesuatu yang lahir secara alamiah, melainkan hasil dari proses pembentukan kesadaran kolektif yang dipelihara melalui narasi, simbol, kebiasaan, dan pola pikir yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Di Indonesia, peluang untuk memanfaatkan moral budaya tidak membutuhkan kerja politik yang terlalu rumit, sebab fondasi budaya yang berkembang sejak lama bertumpu pada narasi epos yang dibungkus secara halus oleh mitos, sugesti sejarah, dan glorifikasi simbolik terhadap masa lalu. Situasi seperti ini melahirkan ruang sosial yang sangat mudah diarahkan menuju kepentingan kekuasaan.
Dalam pembacaan Dechiperisme, budaya yang dibangun di atas narasi mitologis tersebut menciptakan kondisi psikologis masyarakat yang mudah digerakkan oleh sentimen emosional daripada kesadaran rasional yang otentik.
Akibatnya, rezim sosial memperoleh keleluasaan besar untuk mengelola kehidupan masyarakat sesuai kepentingannya sendiri. Para pelaku sosial yang mengklaim dirinya sebagai kelompok mayoritas tampil sebagai pengendali utama ruang sosial politik.
Mereka memproduksi narasi besar tanpa hambatan berarti, bahkan mendapatkan dukungan politik langsung dari rezim yang sedang berkuasa. Narasi tersebut terus diputar, diulang, dan dipelihara sehingga perlahan-lahan diterima sebagai kebenaran kolektif.
Dalam pandangan Dechiperisme, keadaan seperti ini membawa bangsa Indonesia menuju kelumpuhan sosial yang berlangsung secara bertahap namun pasti.
Kemudian Dechiperisme membacakan kembali teks-teks klasik yang menjadi penyangga historis bangsa Indonesia. Ia menunjuk kepada Sumpah Pemuda, pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 di hadapan sidang BPUPKI, Piagam Jakarta tanggal 22 Juli 1945, Proklamasi 17 Agustus 1945, penetapan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, Maklumat Wakil Presiden Nomor X, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Surat Perintah 11 Maret 1966, hingga Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen tahun 2002 yang menjadi fondasi struktural era reformasi.
Dalam konstruksi Dechiperisme, seluruh teks tersebut bukan sekadar dokumen administratif negara, melainkan jejak historis dari pergulatan eksistensial bangsa Indonesia dalam menentukan arah keberadaannya.
Namun Dechiperisme menilai bahwa para penyelenggara negara tidak sungguh-sungguh memahami kandungan historisitas yang terdapat di dalam teks-teks tersebut.
Partai-partai politik produk reformasi justru tenggelam di dalam retorika dan slogan tanpa kemampuan menerjemahkan historisitas bangsa menjadi tindakan politik yang konkret dan eksistensial.
Politik akhirnya berubah menjadi arena transaksi kepentingan, bukan ruang perjuangan ontologis demi keberlangsungan bangsa.
Situasi ini menciptakan struktur sosial politik yang rapuh, di mana ketidakjujuran perlahan berubah menjadi budaya politik yang dianggap normal. Dalam keadaan demikian, kelumpuhan sosial berkembang menjadi kondisi akut yang semakin sulit ditanggulangi.
Dechiperisme menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia terhadap negaranya sendiri semakin dipenuhi pesimisme yang mendalam. Pesimisme tersebut lahir dari akumulasi kebohongan politik yang terus diproduksi oleh rumpun kekuasaan.
Rakyat kehilangan saluran aspirasi yang otentik. Mereka tidak lagi mempercayai wakil-wakilnya di parlemen, dan secara perlahan mulai kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah.
Dalam konstruksi Dechiperisme, situasi ini disebut sebagai konfrontasi psikologis antara rakyat dan kekuasaan. Negara masih tampak berdiri secara formal, tetapi hubungan eksistensial antara rakyat dan negara mulai retak.
Dalam pembacaan Dechiperisme, hanya ada satu jalan historis ketika sebuah rezim telah kehilangan legitimasi eksistensialnya, yakni berakhirnya rezim tersebut.
Reformasi dipandang telah mengalami kelumpuhan historis karena gagal menghadirkan kehidupan politik yang otentik.
Demokrasi hanya dipahami sebagai prosedur elektoral, sementara substansi keberadaan bangsa diabaikan. Kekuasaan terus berjalan melalui mekanisme administratif, tetapi kehilangan hubungan ontologis dengan rakyat yang menjadi dasar keberadaannya.
Dechiperisme juga membaca bahwa sebagian besar pejabat publik di Indonesia tidak memahami, bahkan sering kali salah memahami, historisitas bangsanya sendiri. Ketika diminta menjelaskan kondisi objektif bangsa, mereka tidak berbicara berdasarkan keberadaan ontologis bangsa Indonesia, melainkan hanya mengulang slogan, statistik, dan retorika administratif.
Mereka bahkan tidak mampu memberikan diagnosis yang jujur terhadap kerusakan sosial politik yang sedang berlangsung karena persoalan tersebut bukan bagian dari dunia eksistensial mereka.
Dalam pandangan Dechiperisme, banyak pejabat publik lahir dari konstruksi budaya yang sesungguhnya tidak memiliki keterhubungan dengan tugas historis kenegaraan.
Mereka memang warga negara Indonesia, memang bagian dari bangsa Indonesia, dan memang berasal dari rakyat Indonesia, tetapi tidak memiliki kapabilitas eksistensial untuk memikul tanggung jawab sebagai pejabat publik.
Ironisnya, kualitas intelektual sebagian dari mereka bahkan disejajarkan Dechiperisme dengan para makelar politik. Para makelar tersebut terus bergerak menuju tangga kekuasaan melalui tiket yang disebut elektabilitas.
Elektabilitas dalam konstruksi Dechiperisme dipandang sebagai instrumen transaksional yang dapat dibeli dengan uang dan ditukar dengan rekomendasi politik. Dari sinilah petualangan politik dimulai di bawah panji demokrasi elektoral yang pada praktiknya sangat mudah diperjualbelikan.
Politik kehilangan dimensi moral dan eksistensialnya, lalu berubah menjadi arena transaksi kekuasaan. Yang menentukan bukan lagi kualitas historis dan kapasitas ontologis seseorang, melainkan kemampuan finansial dan jaringan kepentingan yang menopangnya.
Dechiperisme kemudian menerangkan bahwa kondisi sosial politik Indonesia saat ini tidak memenuhi keberadaan esensialnya sendiri karena konstruksi dan struktur sosialnya tidak lagi koheren dengan piagam pendirian bangsa.
Para pelaku politik terjangkit oleh berbagai virus sosial yang terdiri atas agama, mitos, epos, ilusi, dan takhayul. Kelima unsur tersebut menjadi dasar tindakan politik dan membentuk pola berpikir kolektif yang menjauh dari rasionalitas historis.
Dalam pembacaan Dechiperisme, kondisi objektif psikologis sosial politik Indonesia berlangsung tanpa esensi dan tanpa eksistensi ontologis politik yang otentik.
Politik tidak lagi dijalankan sebagai upaya membangun keberadaan bangsa, melainkan sebagai alat mempertahankan dominasi kelompok tertentu. Karena itu, bangsa Indonesia dipandang telah kehilangan bentuk eksistensialnya.
Dechiperisme kemudian memberikan predikat bahwa Indonesia telah berubah menjadi bangsa yang abu-abu. Yang tersisa bukan lagi bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan historis, melainkan pecahan identitas primordial yang saling berdiri sendiri.
Yang muncul adalah bangsa Islam, bangsa Kristen, bangsa Hindu, bangsa Buddha, bangsa Konghucu, bangsa Nusantara, serta berbagai suku dan kelompok identitas lainnya. Kesatuan politik, sosial budaya, dan geografis secara perlahan mengalami pelunturan.
Dalam konstruksi Dechiperisme, keadaan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sedang berada pada situasi batas sosial politik yang akut. Kondisi ini semakin hari semakin memperlihatkan peningkatan menuju kelumpuhan sosial total.
Apa pun yang dilakukan oleh rumpun kekuasaan selalu dianggap salah karena kehilangan legitimasi moral di mata masyarakat. Fenomena pembangkangan terhadap kekuasaan mulai berkembang di berbagai lapisan sosial, dan para pembangkang tersebut mengklaim bahwa pemerintahan yang ada merupakan pemerintahan yang korup.
Regulasi yang dibuat negara dipandang bukan lagi sebagai instrumen perlindungan rakyat, melainkan alat yang membunuh rakyatnya sendiri secara perlahan. Negara akhirnya kehilangan bangsanya sekaligus kehilangan rakyatnya.
Dalam pembacaan Dechiperisme, situasi ini merupakan tanda bahwa negara telah kehilangan hubungan eksistensial dengan fondasi historis yang dahulu melahirkannya. Budaya politik berkebangsaan di Indonesia, menurut Dechiperisme, telah sampai pada titik krusial yang disebut politik identitas.
Politik identitas dipahami sebagai pandangan primordial yang secara tegas menentukan siapa kawan dan siapa lawan berdasarkan identitas kelompok, agama, atau afiliasi tertentu. Keadaan ini melahirkan disintegrasi, disorganisasi, dan disorientasi terhadap keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara.
Indonesia dipandang berada pada posisi esensial yang semakin tajam dan meruncing menuju keretakan bangsa.
Yang paling berbahaya adalah bahwa kondisi tersebut tidak lagi disadari oleh sebagian besar masyarakat karena telah berubah menjadi pola pikir, pola merasa, pola berbicara, dan pola bertindak sehari-hari.
Baik mereka yang berada di dalam rumpun kekuasaan maupun masyarakat akar rumput sama-sama terjebak di dalam pola sosial yang rusak tersebut.
Dalam pandangan Dechiperisme, kondisi objektif psikologis sosial Indonesia hanya dapat ditanggulangi melalui gerakan radikal yang berbasis kebudayaan.
Sebab akar persoalannya bukan sekadar persoalan administratif negara, melainkan kerusakan kesadaran kolektif bangsa. Inilah yang dahulu, menurut Dechiperisme, pernah disinggung Bung Karno sebagai budaya politik sontoloyo.
Dechiperisme menunjukkan bahwa kanal-kanal sosial politik yang dibangun rezim pada hakikatnya hanyalah ruang sempit yang tidak mampu menampung aspirasi rakyat secara otentik.
Di dalamnya bercokol para makelar nasional yang menentukan harga sisa-sisa kekuasaan yang sebenarnya telah membusuk, tetapi tetap diperebutkan seolah-olah masih bernilai tinggi. Situasi ini disebut Dechiperisme sebagai situasi transaksional total.
Kekuasaan dapat dijual, dibeli, dan dipertukarkan, meskipun seluruh praktik tersebut sama sekali tidak terhubung dengan suasana psikologis transhistoris bangsa Indonesia.
Politik berubah menjadi pasar kepentingan yang kehilangan orientasi historis. Akibatnya, kehidupan sosial bangsa bergerak menuju kehampaan eksistensial.
Dalam pandangan Dechiperisme, kehancuran Indonesia bersumber dari hadirnya negara di dalam negara, yakni dominasi agama terhadap kehidupan sosial politik manusia Indonesia.
Indonesia dipenuhi oleh berbagai keyakinan, fanatisme, dan pandangan primordial ekstrem yang saling bertabrakan. Persoalannya bukan lagi siapa yang memimpin negara, melainkan bahwa bangsa ini telah terjebak dalam sugesti, rasionalisasi semu, imitasi budaya, dan penumpukan sampah peradaban yang terus memasuki ruang sosial Indonesia.
Lebih lanjut Dechiperisme membacakan bahwa anak-anak bangsa Indonesia sengaja dijadikan budak oleh rezim. Mereka dicetak untuk menjadi mangsa kapitalisme dan dipisahkan dari akar historis bangsanya sendiri.
Bangsa Indonesia dijauhkan dari sejarahnya, dari budaya dasarnya, dan dari kesadaran eksistensialnya sebagai bangsa. Mereka terus diberi janji tanpa bukti konkret, sementara struktur sosial yang menopang kehidupannya semakin rapuh.
Dalam konstruksi Dechiperisme, situasi sosial politik Indonesia bergerak menuju bentuk yang disebut sebagai rezim takhayul. Sebuah rezim yang secara formal tampak modern, tetapi secara ontologis dibangun di atas ilusi, halusinasi, dan konstruksi sosial yang kehilangan rasionalitas historis.
Lebih dalam lagi Dechiperisme menunjukkan bahwa keruntuhan Indonesia dipandang semakin sulit dihindari. Penyebab utamanya adalah karena rezim yang berkuasa dipahami sebagai rezim teokrasi yang bertopeng rezim reformasi.
Negara ini secara formal mengaku berdasar Pancasila, tetapi dalam praktik sosial politiknya lebih tunduk kepada tekanan-tekanan primordial dan sentimen keagamaan.
Konstruksi sosial Indonesia dianggap telah patah oleh ilusi, halusinasi, dan takhayul yang terus dipelihara di ruang sosial politik. Indonesia kemudian digambarkan sebagai negara yang berada pada posisi genting.
Situasi tersebut diakibatkan oleh kegagalan pembentukan karakter bangsa, hadirnya kanker birokrasi berupa kapitalis birokrat, degenerasi sosial, depolitisasi demokrasi, pembekuan piagam pendirian bangsa, adopsi liberalisme yang salah manifestasi, kegagalan menanggulangi penetrasi budaya asing, serta ketidakjujuran dalam relasi sosial dan politik.
Seluruh indikasi tersebut, dalam konstruksi Dechiperisme, dipandang sebagai prasyarat hilangnya sebuah bangsa dan runtuhnya sebuah negara. Indonesia sedang bergerak menuju titik di mana fondasi sosial politiknya tidak lagi mampu menopang keberlangsungan kehidupan nasional.
Lebih lanjut Dechiperisme mengungkapkan bahwa Indonesia berada pada situasi sosial politik yang sangat berbahaya karena tidak lagi memiliki sandaran politik maupun pancang ideologi yang kokoh.
Presiden berjalan sendiri tanpa dukungan riil dari rakyatnya karena rakyat tidak dihidupkan secara eksistensial, melainkan secara bertahap dibunuh melalui regulasi yang menekan kehidupannya.
Bangsa Indonesia dipandang telah kehilangan karakter kolektifnya. Warga negara tidak lagi memiliki kepatuhan eksistensial terhadap negara karena hubungan antara negara dan rakyat telah terputus secara historis.
Dechiperisme bahkan menyatakan bahwa Republik Indonesia mulai kehilangan bentuk dasarnya sebagai negara kesatuan berbentuk republik.
Dalam keadaan seperti itu, badai sejarah mulai berhembus semakin kencang. Dendam sosial dan dendam politik berkembang di berbagai arah dan siap membakar ruang sosial Indonesia.
Hukum rasional peralihan dipandang telah berada di tengah-tengah situasi sosial politik yang tragis dan eksistensial. Historisitas bangsa Indonesia diproyeksikan bergerak menuju jurang historis yang dalam, sementara sejarah terus menyaksikannya tanpa kompromi sambil mencari saluran historisnya sendiri.
Pada akhirnya, Dechiperisme menegaskan bahwa keruntuhan sebuah bangsa tidak pernah terjadi secara tiba-tiba. Ia dimulai dari pembusukan kesadaran kolektif, kehilangan orientasi historis, dan rusaknya hubungan antara rakyat, negara, dan makna keberadaan bersama.
Ketika seluruh unsur tersebut runtuh secara bersamaan, maka bangsa hanya tinggal nama, sedangkan negara berubah menjadi bangunan administratif tanpa jiwa historis.
Dalam situasi seperti inilah Dechiperisme melihat Indonesia sedang berdiri: masih tampak ada secara formal, tetapi perlahan kehilangan eksistensi ontologisnya sebagai sebuah bangsa. ***)
Posted: sarinahnews.com
Surabaya, 6 Mei 2026
