PADANG, SURYA INDONESIA, – Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan program strategis nasional di Sumatera Barat melalui dukungan nyata terhadap penataan kawasan kumuh dan pengembangan Pelabuhan Muaro Padang.
Dalam kunjungan kerja ke Kecamatan Koto Tangah dan kawasan Batang Arau, Rabu (30/7/2025). Zigo memastikan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah tetap terjaga demi meningkatkan kualitas permukiman dan infrastruktur kota.
“Sebagai mitra kerja Kementerian PUPR, kami di Komisi V DPR RI berkewajiban memperjuangkan aspirasi daerah. Bantuan yang dikucurkan ini adalah bentuk nyata sinergi pusat dan daerah demi mewujudkan lingkungan hunian yang sehat dan layak,” ujar Zigo saat meninjau kawasan Pasie Nan Tigo.
Melalui program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), kawasan kumuh di Pasie Nan Tigo akan ditata secara menyeluruh dengan anggaran sebesar Rp9,9 miliar.
Dana tersebut digunakan untuk memperbaiki lingkungan, infrastruktur dasar, dan rumah tidak layak huni.
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir yang turut mendampingi menyampaikan terima kasih atas dukungan pusat, seraya berharap proyek ini menjadi awal pembenahan kawasan serupa lainnya.
“Ini juga menjadi kado istimewa menjelang Hari Jadi Kota Padang ke-356 tahun,” kata Maigus.
Selain penataan kawasan pemukiman, Zigo juga mengunjungi Pelabuhan Muaro Padang, pelabuhan tertua di Sumbar yang dinilai memiliki nilai historis dan potensi pariwisata.
Ia berjanji memperjuangkan dukungan anggaran dari pusat untuk merealisasikan penataan kawasan tersebut.
“Pelabuhan Muaro Padang memiliki potensi besar jika dikembangkan secara terpadu. Kita ingin menjadikannya pusat logistik sekaligus destinasi wisata sejarah,” tegasnya.
Pemerintah Kota Padang mendukung penuh revitalisasi kawasan Sungai Batang Arau melalui Program Unggulan Jelajah Padang, yang selaras dengan pengembangan pelabuhan dan infrastruktur kota lama.
Wakil Ketua DPRD Sumbar M. Iqra Chissa juga menyatakan DPRD siap mengawal agar proyek ini menjadi prioritas pembangunan provinsi. (fahmi Hendri)
