PADANG | SURYA INDONESIA || — Pemberantasan korupsi membutuhkan pondasi yang kokoh, dimulai dari pendidikan karakter sejak usia dini hingga pembenahan sistem di level birokrasi.
Hal ini menjadi benang merah dalam paparan Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Dion Hardika Sumarto, dalam acara Safari Keagamaan Anti Korupsi yang digelar KPK RI dilingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Selasa (04/11/25).
“Edukasi untuk mencegah tindak pidana korupsi harus dilakukan mulai dari PAUD hingga menjelang maut. Metodenya tentu berbeda, bisa dengan bicara ‘ayo kita anti korupsi’, hingga melalui story telling kisah-kisah keteladanan,” tegas Dion dalam acara yang dihadiri Plt Kakanwil Edison dan jajaran ASN Kemenag Sumbar ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara agresif mendorong sektor keagamaan menjadi garda terdepan dalam membangun benteng spiritual melawan korupsi.
Melalui program “Safari Keagamaan Anti-Korupsi”, KPK tidak hanya menitikberatkan pada pendekatan hukum, tetapi pada internalisasi nilai-nilai integritas yang dihidupi dalam setiap keyakinan, lanjut Dion.
“Kita melihat peran krusial sektor keagamaan untuk membangun nilai-nilai berdasarkan spiritualitas. Hal ini tidak boleh hanya tekstual, tetapi harus diintrinsikkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari,” tegas Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Dion Hardika Sumarto.
Safari nasional yang baru saja digelar di Kalimantan Barat ini merupakan bagian dari strategi berkelanjutan KPK.
Salah satu wujud nyatanya adalah penyusunan buku “Korupsi dalam Perspektif Agama” yang melibatkan enam agama resmi di Indonesia Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
Disamping itu, Plh Direktur menyebut buku tentang korupsi dari perspektif berbagai agama (Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu) untuk memperkuat pendekatan ini.
“Kedepannya, tidak berhenti pada modul, kami akan kembangkan menjadi berbagai konten materi. Para tokoh agama kami dorong untuk menyampaikan nilai-nilai anti-korupsi dalam ‘bahasa’ dan khazanah keagamaan mereka,” papar Dion.
Menurutnya, pendekatan spiritual ini terbukti efektif menurunkan potensi risiko korupsi. “Masyarakat dan ASN yang diperkuat spiritualitasnya akan memiliki ‘screen’ atau penyaring internal yang mengendalikan perilaku. Mereka paham, bukan hanya dari hukum positif, tetapi juga hukum agama yang nilainya luar biasa,” tambah Dion.
Untuk memperkuat dampak, KPK berencana menggelar khotbah dan ceramah serentak secara nasional menyambut Hari Anti-Korupsi Sedunia.
“Tujuannya, mereklaim kembali nilai-nilai keagamaan yang menguatkan integritas di masyarakat,” imbuhnya.
Dion memaparkan tiga strategi utama KPK yang berjalan beriringan. Diantaranya melalui pendidikan, pencegahan dan penindakan.
Pertama, Pendidikan Anti-Korupsi KPK telah melakukan insersi pendidikan anti-korupsi di lebih dari 27.000 instansi pendidikan.
“Kalau hanya mengandalkan penindakan, tanpa membangun pondasi dasar, akan sulit merubah perilaku,” ujarnya.
Di tingkat perguruan tinggi, capaian sudah signifikan dengan 65% telah menerapkan kurikulum anti-korupsi.
Bahkan pihaknya juga sudah melakukan Kerja sama dengan enam kementerian yang juga diperkuat untuk memperluas jangkauan edukasi.
Kedua, pencegahan melalui sistem. Strategi kedua adalah membangun sistem yang membuat orang tidak bisa melakukan korupsi.
“Dengan perbaikan sistem, tidak bisa melakukan korupsi. Meski ada niat, karena sistemnya baik dan terstruktur, orang akan sulit berpikir ulang untuk korupsi,” jelas Dion.
Ketiga, penindakan yang Tegas. Dion mengungkapkan, sepanjang 2024 hingga kini, KPK telah menangani 68 kasus korupsi pengadaan barang dan jasa yang merugikan keuangan negara.
“Ini pentingnya KPK selalu mengawasi proses yang ada di instansi-instansi di Indonesia,” tandasnya.
Ia berharap seluruh ASN Kemenag dapat menyelesaikan tugasnya dengan selamat dan berkah, jauh dari jerat korupsi.
“Tidak ada untungnya melakukan korupsi, dari semua kasus yang ada,” pesannya.
Merespons pertanyaan mendasar, “Masyarakat sudah beragama, mengapa korupsi masih marak?”, Dion menegaskan bahwa masalahnya bukan pada nilai agamanya, melainkan pada implementasi religiusitas intrinsik yang belum optimal.
“Studi KPK melihat, di lingkungan ASN muda, nilai keagamaan yang diinternalisasi dengan baik membangun tingkat positif yang tinggi dalam meredam potensi korupsi. Sehingga muncul mindset anti korupsi mereka lebih mendalam, menyadari bahaya menerima sesuatu di luar gaji yang sah dari perspektif agama,” papar Dion.
Harapan besarnya, sektor keagamaan dapat membangun Indonesia yang bersih, bebas korupsi. Kita butuh pertumbuhan, tetapi juga pemerataan dan kesejahteraan. Ini hanya bisa dicapai dengan menegakkan anti korupsi, tutupnya.
Hadir jajaran Kepala Bidang, Pembimas, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, Kepala Madrasah, KUA, tokoh lintas Agama dan para Penyuluh Agama, Ketua Tim, jajaran JFT dan JFU. (vera/fh)
