MEDAN, SURYA INDONESIA, – Korban dugaan malapraktik, Julita Br Surbakti dan massa Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Deliserdang (JPMD) menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapoldasu, Senin (24/3/2025).
Dalam salah satu tuntutannya massa mendesak agar pihak Poldasu segera menindaklanjuti laporan korban atas dugaan kasus malpraktik oleh dokter dan manajemen Rumah Sakit Mitra Sejati dengan nomor register Nomor: LP/STTLP/B/303/III/2025/SPKT/Polda Sumatera Utara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hans Silalahi, SH., MH., menyampaikan pernyataannya bahwa perdamaian yang dilakukan oleh pihak RS Mitra Sejati dengan korban, tidak sah. Begitu juga dengan kaki palsu yang telah dijanjikan dalam perdamaian sampai saat ini belum diterimakan.
“Kami tidak akan mencabut perkara ini. Karena perdamaian tersebut tidak sah secara hukum. Kami juga minta izin RS Mitra Sejati juga dicabut,” jelas Pengacara Korban, Hans Silalahi, SH, MH.
Lebih jauh, harusnya sebelum ada tindakan medis, harus ada persetujuan dari pasien atau keluarga. Tetapi itu tidak dilakukan oleh pihak rumah sakit.
“Sedangkan kita mau menebang pohon saja harus minta izin ke Dinas Pertamanan. Apalagi mau mengamputasi kaki pasien!,” ungkapnya.
Dikatakan Hans, kliennya, sebelumnya mengalami infeksi di jari tengah kaki sebelah kanan. Namun, mengapa kaki kanannya yang diamputasi?
Korban yang hadir dalam aksi tersebut menyampaikan, akibat kakinya diamputasi, korban tidak bisa lagi membantu suaminya mencari nafkah.
“Sekarang saya tidak bisa lagi membantu suami mencari nafkah. Saya minta keadilan,” sebutnya.
Korban yang datang menggunakan kursi roda tersebut menangis meminta keadilan kepada Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan.
Semenjak, pasca diduga Rumah Sakit Mitra Sejati di Jalan AH. Nasution melakukan Mal Praktik.
Advokat Hans Silalahi, SH., MH., mendirikan Bantuan Hukum kepada Pasien dan Masyarakat yang pernah mendapatkan perawatan namun tidak sesuai prosedur kesehatan.
Niat baik yang dilakukan Hans malah mendapat stigma negatif dari pihak Rumah Sakit.
Sementara Masyarakat senang dengan Posko Bantuan itu. Hans menyesalkan sikap SPKT Polda Sumut yang menerima laporan itu.
“Sebagai warga Negara yang berprofesi Advokat, saya juga merasa ikut merasakan apa yang terjadi kepada korban. Ini murni dari hati nurani, kok malah saya dilaporkan membuat Posko Bantuan Hukum. Kan aneh?!,” pungkasnya.
Setelah orasi, Massa aksi diterima oleh Wassidik Ditreskrimsus Poldasu, Kompol Martualesi Sitepu yang menyampaikan kasus dugaan tindak malpraktik ini ditangani oleh Unit II, Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Poldasu. Selanjutnya, Hans Silalahi bersama korban menuju ruang SPKT. (tim-red)
