Sidoarjo, Surya Indonesia.net – Dinamika politik di Kabupaten Sidoarjo kembali menjadi perhatian publik setelah mencuat isu ketidakharmonisan antara Bupati dan Wakil Bupati. Perbedaan pandangan dalam tata kelola pemerintahan disebut berkembang menjadi perbincangan luas, meski hingga kini belum ada pernyataan resmi dari kedua pimpinan daerah tersebut (23/2/2026).
Sejumlah sumber di lingkungan pemerintahan daerah mengindikasikan adanya perbedaan perspektif dalam proses pengambilan kebijakan strategis. Namun, informasi tersebut masih menunggu klarifikasi langsung dari pihak terkait. Dalam kerangka asas praduga tak bersalah, publik diimbau menyikapi isu ini secara proporsional dan tidak membangun kesimpulan tanpa konfirmasi.
Perhatian kemudian tertuju pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang dinilai memiliki fungsi pengawasan dan mediasi dalam menjaga stabilitas pemerintahan daerah. Sebelumnya, Aliansi Laskar Jenggolo yang terdiri dari 11 organisasi kemasyarakatan dan LSM menggelar aksi unjuk rasa dan diterima audiensi oleh DPRD pada Selasa, 10 Februari 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam audiensi tersebut, tercapai kesepakatan tertulis yang ditandatangani perwakilan aliansi dan pimpinan DPRD sebagai bentuk komitmen menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Aliansi mendorong DPRD agar menjalankan fungsi pengawasan secara optimal serta memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel.
Ketua Presidium Aliansi Peduli Sidoarjo, Bramada Pratama Putra, S.H., CPLA., dalam pernyataannya menyebut pihaknya menyiapkan aksi lanjutan dengan estimasi massa sekitar 1.000 orang. Ia bahkan menyampaikan pernyataan simbolik akan “menggembok” kantor DPRD sebagai bentuk kritik terhadap lembaga tersebut yang dinilai belum maksimal dalam menjembatani konflik politik yang berkembang.
Pernyataan tersebut dipahami sebagai ekspresi kekecewaan. Sejumlah tokoh masyarakat mengingatkan agar setiap penyampaian aspirasi tetap dilakukan melalui mekanisme yang sah, tertib, dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Stabilitas politik lokal dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada pihak eksekutif maupun DPRD masih dilakukan guna memperoleh penjelasan berimbang. Klarifikasi terbuka dari seluruh pihak diharapkan mampu meredam spekulasi serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
Publik menanti langkah konkret dan komunikasi yang konstruktif agar dinamika politik di Sidoarjo tetap berada dalam koridor demokrasi dan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
(Redho)
