Breaking News

Proses Impichmen Terhadap Wakil Presiden Sangat Mungkin Dapat Terus Diproses Oleh Parlemen

Minggu, 15 November 2026 - 14:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Surya Indonesia.net – Masalah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden bisa saja ditolak oleh DPR dan MPR RI, karena ingin terus melanjutkan proses hal berpendapat untuk melakukan impichmen membenhentikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Maka sejarah baru pun akan mencatat DPR dan MPR RI telah melakukan hak konstitusionalnya bagi bangsa dalam menata negara Indonesia. Karena dalam proses hak menyatakan pendapat yang berujung pada pemakzulan Wapres, dapat mempertegas pelaksanaan proses hukum berlanjut akibat pemakzulan yang terjadi untuk mengungkap lebih terang benderang proses ketidakabsahan dari proses pencalonan Wakil Presiden pada Pemilu tahun 2024 yang sudah terbukti cacat administrasi dan cacat hukum itu, karena memang sudah melalui proses keputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung RI.

 

Akibat hukumnya pun tak hanya bisa dijerat oleh tindak pidana semata, tetapi dampaknya dapat meliputi hak untuk memperoleh fasilitas serta jaminan hidup dari negara sepanjang umur. Ancaman pidana pun terhadap semua pihak yang terlibat dan tersangkut dalam kasus memuluskan proses pencalonan sebagai Wakil Presiden yang telah terbukti cacat administrasi dan cacat hukum itu dapat menjerat semua pihak yang terlibat ikut memuluskan pencalonan sebagai Wakil Presiden harus mempertanggung jawabkan masing-masing perbuatannya secara hukum di pengadilan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Dalam perspektif politik, proses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden, akan semakin rumit dan seru. Yang lebih pasti akan kembali menyedot energi publik untuk mengikuti proses pemakzulan serta proses hukum yang terus berlanjut, demi dan untuk keadilan yang harus dapat dirasakan oleh setiap warga bangsa Indonesia tanpa pilih kadih dan tebang pilih. Dan pilihan sikap Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden untuk mengundurkan diri bisa saja dilakukan, tetapi proses untuk menyatakan pendapat dari para anggota parlemen juga tetap terus berlanjut untuk memenuhi prosedur konstitusi yang berlaku.

 

Dengan demikian, sejarah baru pun akan terukir dalam lembaran negara apa yang telah dilakukan parlemen di Indonesia sepanjang sejarah perjalanan bangsa Indonesia dalam berbegara, sebagai bagian dari dinamika perkembangan demokrasi yang sedang bertumbuh menuju kematangan yang lebih baik bagi alam demokrasi di Indonesia. Karena hak parlemen pun untuk menolak pengunduran diri Wakil Presiden dari jabatannya, sama seperti hak dari parlemen untuk melakukan proses impichmen yang juga akan bermuara pada kesepakatan pemberhentian Wakil Presiden dari jabatannya dengan cara untuk lebih memperjelas status hukum dari kasus tersebut

( red)

Berita Terkait

Membaca Sandi Kekuasaan di Balik Mundurnya Gibran: Sebuah Tinjauan Decipherisme
Idealnya Presiden Mengajukan Calon Pengganti Wakil Presiden Tidak Berasal Dari Partai Politik
Runtuhnya Dinasti Abal-abal Yang Penuh Ambisi Membangun Kerajaan Baru Dengan Beragam Macam Citra dan Kepalsuan
Slamet Ariyadi Resmi Pimpin BM PAN, Zulhas Langsung Beri Instruksi Program 100 Hari
Wasekjen DPP PDIP Sri Rahayu Ikut Aksi Pilah Sampah di Malang, TPA Supit Urang Tersisa 3 Tahun
KAKI Jatim: Memilih Wakil Kepala Negara Berdasarkan Titipan dan Intervensi Cenderung Memiliki Loyalitas Ganda Antara Presiden dan Penitipnya 
Penyelesaian Masalah Secara Politik Tidak Berarti Selesainya Masalah Hukum Yang Tetao Harus Diproses Demi dan Untuk Keadilan
Karakter, Kompetensi dan Literasi Bekal Untuk Memasuki Peradaban Dunia Yang Baru 

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 02:23 WIB

Membaca Sandi Kekuasaan di Balik Mundurnya Gibran: Sebuah Tinjauan Decipherisme

Minggu, 15 November 2026 - 14:53 WIB

Proses Impichmen Terhadap Wakil Presiden Sangat Mungkin Dapat Terus Diproses Oleh Parlemen

Minggu, 15 November 2026 - 14:51 WIB

Idealnya Presiden Mengajukan Calon Pengganti Wakil Presiden Tidak Berasal Dari Partai Politik

Minggu, 15 November 2026 - 14:48 WIB

Runtuhnya Dinasti Abal-abal Yang Penuh Ambisi Membangun Kerajaan Baru Dengan Beragam Macam Citra dan Kepalsuan

Sabtu, 14 November 2026 - 23:36 WIB

Slamet Ariyadi Resmi Pimpin BM PAN, Zulhas Langsung Beri Instruksi Program 100 Hari

Sabtu, 14 November 2026 - 19:58 WIB

Wasekjen DPP PDIP Sri Rahayu Ikut Aksi Pilah Sampah di Malang, TPA Supit Urang Tersisa 3 Tahun

Sabtu, 14 November 2026 - 04:44 WIB

KAKI Jatim: Memilih Wakil Kepala Negara Berdasarkan Titipan dan Intervensi Cenderung Memiliki Loyalitas Ganda Antara Presiden dan Penitipnya 

Jumat, 13 November 2026 - 18:34 WIB

Penyelesaian Masalah Secara Politik Tidak Berarti Selesainya Masalah Hukum Yang Tetao Harus Diproses Demi dan Untuk Keadilan

Berita Terbaru

Budaya

BARONGAN BLORA MENUJU UNESCO

Selasa, 17 Nov 2026 - 07:14 WIB

Serba-Serbi

Diasah untuk Tajam, Dibakar untuk Harum

Selasa, 17 Nov 2026 - 06:49 WIB