Tanah Laut, Surya Indonesia.net – Kalimantan Selatan – 30 Mei 2026, Sengketa lahan yang dialami seorang warga Desa Kintap Kecil, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, bernama Ibu Nur Santi hingga saat ini belum menemukan penyelesaian.
Persoalan yang telah berlangsung sejak tahun 2023 tersebut masih berlanjut dan menjadi perhatian masyarakat karena menyangkut hak kepemilikan tanah, perlindungan lingkungan hidup, serta kepastian hukum bagi warga yang terdampak aktivitas industri pertambangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Ibu Nur Santi, keluarga, dan sejumlah warga setempat, terdapat dugaan penggarapan lahan tanpa persetujuan pemilik yang dikaitkan dengan aktivitas pertambangan di wilayah tersebut. Menurut pihak keluarga, lahan yang mereka klaim sebagai milik sah telah mengalami perubahan kondisi dan kerusakan yang diduga akibat kegiatan operasional pertambangan.
Selain persoalan penguasaan lahan, pihak keluarga juga melaporkan adanya dampak lingkungan yang diduga memengaruhi perkebunan kelapa sawit milik Ibu Nur Santi. Area perkebunan tersebut disebut mengalami genangan air yang diduga berasal dari aktivitas pertambangan di sekitar lokasi.
Akibat kondisi tersebut, sejumlah tanaman kelapa sawit dilaporkan mengalami kerusakan hingga mati. Di sekitar area perkebunan juga disebut terdapat timbunan material overburden (OB) yang menurut warga semakin memperburuk kondisi lahan.
Pihak keluarga menyatakan memiliki dokumen kepemilikan atas lahan yang disengketakan. Lahan tersebut terdiri atas bidang tanah dengan luas sekitar 1 hektare 35 meter yang didukung dokumen sporadik, serta lahan perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 2 hektare yang telah memiliki sertifikat resmi.
Meski demikian, menurut pengakuan pihak keluarga, aktivitas yang mereka kaitkan dengan operasional pertambangan masih berlangsung di area yang menjadi objek sengketa. Mereka juga menilai dampak aktivitas tersebut telah memengaruhi lahan perkebunan yang memiliki sertifikat kepemilikan.
Dalam proses memperjuangkan hak atas lahan tersebut, keluarga mengaku menghadapi tekanan psikologis. Mereka menyatakan bahwa dalam sejumlah pertemuan maupun aktivitas di lapangan, kehadiran aparat penegak hukum membuat warga merasa tidak nyaman dan enggan menyampaikan aspirasi secara terbuka. Pernyataan ini merupakan keterangan dari pihak keluarga dan memerlukan klarifikasi dari seluruh pihak terkait.
Di sisi lain, sejumlah warga juga berharap pemerintah desa, pemerintah daerah, instansi pertanahan, serta instansi lingkungan hidup dapat mengambil langkah yang lebih aktif, objektif, dan transparan dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa yang berlangsung.
Masyarakat meminta agar dilakukan peninjauan dan investigasi secara menyeluruh terhadap dugaan penggarapan lahan tanpa persetujuan pemilik, dugaan pencemaran lingkungan, serta potensi kerusakan lahan yang diduga terjadi akibat aktivitas pertambangan di wilayah tersebu
Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut perlindungan hak-hak masyarakat, kelestarian lingkungan hidup, serta pentingnya kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan pelaku usaha di sektor sumber daya alam.
Siaran pers ini disusun berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pihak Ibu Nur Santi dan warga setempat. Untuk menjaga prinsip keberimbangan informasi, tanggapan dan klarifikasi dari pihak perusahaan, pemerintah desa, maupun instansi terkait tetap diperlukan guna memperoleh gambaran yang utuh dan objektif mengenai permasalahan yang terjadi.
(anggi)
