BANGKALAN,suryaindonesia.net, — Kondisi Taman Makam Pahlawan (TMP) di Jl. Soekarno-Hatta No. 45, Kelurahan Mlajeh, Bangkalan, memicu gelombang protes keras dari elemen masyarakat. Berada tepat di jantung kota dan berhadapan langsung dengan Mapolres Bangkalan, situs bersejarah tempat bersemayamnya para pejuang kemerdekaan itu kini kondisinya justru mengenaskan—kotor, telantar, dan dipenuhi rumput liar.
Sikap acuh tak acuh Pemerintah Kabupaten Bangkalan beserta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dinilai sebagai bentuk nyata hilangnya rasa hormat terhadap jasa para pahlawan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia (AMI) angkat bicara dengan nada tinggi. Pihaknya mengutuk keras kelalaian pemkab yang seolah menutup mata terhadap aset bersejarah di pusat kota.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Ini sangat memalukan dan memuakkan! Makam pahlawan itu simbol kehormatan bangsa, kok bisa-bisanya dibiarkan kumuh seperti tanah tak bertuan di tengah kota? Ke mana anggaran perawatan fasilitas publik? Ke mana hati nurani Bupati dan Kepala Dinas PUPR?” tegas Ketua Umum AMI dengan nada geram.
Ia juga menambahkan bahwa amburadulnya perawatan TMP ini menjadi cermin buruknya tata kelola infrastruktur di Bangkalan secara keseluruhan. Selain makam, fasilitas umum seperti trotoar dan akses pejalan kaki di pusat kota juga terpantau rusak parah dan kusam tanpa ada sentuhan perbaikan.
Pejabat Kompak “Bungkam”
Ketidakseriusan pemerintah daerah dalam menanggapi isu ini semakin terlihat dari minimnya transparansi publik. Upaya konfirmasi dan klarifikasi telah dilakukan oleh awak media kepada Dinas PUPR melalui pesan singkat WhatsApp terkait keluhan masyarakat ini. Namun, hingga berita ini ditayangkan pada Sabtu, 16 Mei 2026, pihak terkait bungkam dan sama sekali tidak memberikan respons ataupun kejelasan mengenai rencana perbaikan.
Sikap diam seribu bahasa dari para pemangku kebijakan ini memicu spekulasi negatif di tengah masyarakat, yang menilai bahwa Pemkab Bangkalan memang sengaja mengabaikan tanggung jawab mereka terhadap fasilitas publik dan situs sejarah.
(Red)
