Suryaindonesia.net|| Di tengah upaya pemerintah menekan angka stunting yang masih menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi bangsa, publik justru disuguhi kabar yang memantik kemarahan. Sebuah rapat resmi yang membahas persoalan stunting di Kabupaten Jember diduga tidak dijalankan dengan penuh keseriusan. Sorotan mengarah kepada salah satu anggota DPRD Jember, Achmad Syahri As Shiddiq, yang disebut-sebut bermain game dan merokok saat forum berlangsung.
Jika dugaan itu benar, maka persoalannya bukan sekadar etika pribadi. Ini adalah cermin dari cara sebagian pejabat memandang amanah publik. Ketika isu sepenting stunting diperlakukan seperti agenda biasa, bahkan terkesan santai, maka yang dipertaruhkan bukan hanya wibawa lembaga, tetapi juga kepercayaan rakyat.
Stunting bukan perkara sepele. Ia bukan sekadar angka dalam laporan pemerintah atau bahan presentasi dalam rapat. Di balik istilah itu ada anak-anak yang tumbuh dengan keterbatasan gizi, perkembangan otak yang terhambat, hingga masa depan yang terancam. Negara bahkan menjadikan penanganan stunting sebagai prioritas nasional karena dampaknya bisa berlangsung seumur hidup.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Karena itu, publik wajar mempertanyakan keseriusan para wakil rakyat ketika membahas isu tersebut. Bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa kebijakan yang lahir benar-benar berpihak pada rakyat jika forum resminya saja diduga tidak dihormati?
Pertanyaan mendasarnya sederhana: untuk siapa kursi kekuasaan itu digunakan? Untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat atau sekadar fasilitas kenyamanan pribadi?
Sikap abai dalam forum resmi tidak boleh dianggap hal kecil. Justru dari perilaku seperti inilah budaya permisif tumbuh. Ketika tindakan yang tidak pantas dianggap biasa, maka perlahan lahir kebijakan setengah hati, pengawasan yang lemah, dan kegagalan program yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Lebih berbahaya lagi jika lembaga memilih diam atau menyelesaikan persoalan secara tertutup. Publik hari ini tidak hanya menuntut hasil kerja, tetapi juga integritas dan keteladanan. Wakil rakyat bukan sekadar pembuat keputusan, melainkan simbol tanggung jawab moral terhadap masyarakat yang memilih mereka.
Karena itu, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara terbuka dan tanpa kompromi.
Pertama, Achmad Syahri As Shiddiq harus memberikan klarifikasi yang jujur dan terbuka kepada publik. Klarifikasi yang meremehkan persoalan hanya akan memperbesar ketidakpercayaan masyarakat.
Kedua, DPRD Jember wajib menggelar sidang etik secara transparan. Jangan sampai persoalan ini diselesaikan diam-diam tanpa kejelasan kepada publik.
Ketiga, jika terbukti terjadi pelanggaran etika, maka sanksi harus nyata dan tegas. Sebab tanpa konsekuensi, pelanggaran serupa akan terus berulang dan dianggap lumrah.
Keempat, masyarakat sipil harus terus mengawasi jalannya kekuasaan. Demokrasi yang sehat hanya bisa hidup ketika publik aktif mengontrol para pemegang jabatan.
Kasus ini bukan hanya tentang satu orang. Ini tentang standar moral dalam pelayanan publik. Tentang apakah lembaga negara masih memiliki rasa hormat terhadap persoalan rakyat kecil.
Jika rapat stunting saja diperlakukan seperti ruang santai, maka jangan heran bila kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik terus merosot. Dan ketika kepercayaan itu hilang, yang tersisa hanyalah kemarahan publik.
Sejarah menunjukkan, kemarahan rakyat yang terus diabaikan pada akhirnya selalu menemukan jalannya sendiri.
Tim
