GIANYAR, Surya Indonesia.net – Dalam rangka meningkatkan pemahaman hukum serta memperkuat kesadaran hak dan kewajiban warga binaan, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gianyar menggandeng LBH APIK Bali dan Kanwil Kementerian Hukum Bali menggelar kegiatan penyuluhan hukum bagi warga binaan Rutan Gianyar, (4/3)
Kegiatan yang dilaksanakan di aula Rutan Kelas IIB Gianyar ini diikuti oleh sejumlah warga binaan dengan penuh antusias. Penyuluhan hukum tersebut menghadirkan narasumber dari LBH APIK Bali yang memberikan materi terkait hak-hak dasar warga negara, akses bantuan hukum, serta perlindungan terhadap kelompok rentan dalam proses peradilan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Rutan Kelas IIB Gianyar, Agus Setiawan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Rutan Gianyar dalam memberikan pembinaan yang komprehensif, tidak hanya dalam aspek kepribadian dan kemandirian, tetapi juga dalam aspek kesadaran hukum. Ia menegaskan bahwa pemahaman hukum yang baik akan membantu warga binaan menjalani proses hukum dengan lebih bijaksana serta mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat.
Perwakilan dari Kanwil Kementerian Hukum Bali turut menekankan pentingnya literasi hukum bagi warga binaan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia. Penyuluhan ini juga menjadi sarana dialog interaktif, di mana warga binaan diberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung terkait persoalan hukum yang dihadapi.
“Kami berupaya menghadirkan pembinaan yang menyentuh seluruh aspek, termasuk aspek kesadaran hukum. Melalui sinergi bersama LBH APIK Bali dan Kementerian Hukum, kami berharap warga binaan semakin memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, sehingga mampu membangun sikap yang lebih taat hukum dan siap kembali berintegrasi dengan masyarakat,” ujar Agus Setiawan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan warga binaan Rutan Gianyar semakin memahami prosedur hukum, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, serta pentingnya menaati peraturan perundang-undangan. Sinergi antara Rutan Gianyar, LBH APIK Bali, dan Kanwil Kementerian Hukum Bali diharapkan dapat terus berlanjut guna mendukung terciptanya sistem pemasyarakatan yang humanis dan berkeadilan.
(Irn)
