MEDAN, SURYA INDONESIA, – Ketua umum LSM GEMPUR, Bagus Abdul Halim, SE, memberikan dukungan penuh terhadap operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Mandailing Natal, Sumatera Utara, pada Kamis, 26 Juni 2025.
Enam orang diamankan dalam OTT tersebut terkait dugaan korupsi pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Satker PJR Wilayah 1 Sumatera Utara. Namun, Bagus Abdul Halim mendesak KPK untuk tidak berhenti di Mandailing Natal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“OTT di Mandailing Natal hanyalah sebagian kecil dari masalah korupsi yang membelit Sumatera Utara! Kami mendesak KPK untuk segera menyasar daerah lain, khususnya Kabupaten Deli Serdang, yang juga diduga kuat terlibat dalam praktik korupsi serupa,” tegas Bagus Abdul Halim dalam rilis pers yang dikeluarkan hari ini, Minggu, 29/06/2025.
Bagus menilai penangkapan enam orang di Mandailing Natal sebagai bukti nyata bahwa praktik korupsi di Sumatera Utara telah membudaya dan merajalela.
“Ini bukan sekadar kasus korupsi biasa. Ini adalah kejahatan sistemik yang telah menggerogoti keuangan negara dan merugikan rakyat Sumatera Utara,” ujarnya dengan nada geram.
LSM GEMPUR mengapresiasi keberanian dan ketangguhan KPK dalam memberantas korupsi.
“Kami berharap OTT ini menjadi pintu masuk untuk mengungkap jaringan korupsi yang lebih besar dan melibatkan banyak pihak. Praktik suap dan pungli dalam proyek-proyek infrastruktur di Sumatera Utara sudah menjadi rahasia umum. Para kontraktor sering dipaksa untuk memberikan setoran kepada pejabat agar proyek mereka bisa berjalan,” ungkap Bagus.
Bagus menambahkan, LSM GEMPUR akan terus mengawal proses hukum kasus ini dan mendesak KPK untuk mengusut tuntas kasus tersebut hingga keakar-akarnya.
“Jangan sampai hanya pelaku kecil yang diproses hukum, sementara aktor intelektualnya bebas berkeliaran,” tegasnya. “Kami berharap KPK akan segera menindaklanjuti tuntutan kami dan segera melakukan OTT di Kabupaten Deli Serdang dan daerah lain yang diduga terlibat dalam praktik korupsi serupa.”
“Sumatera Utara harus bersih dari korupsi! Kami mendukung penuh KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Sumatera Utara,” pungkas Bagus Abdul Halim, SE. (rizky zulainda)
