Aceh , Surya indonesia.net – Empat pulau yang menjadi sengketa adalah Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang. Selama ini, pulau-pulau tersebut secara geografis dan historis diakui sebagai bagian dari Aceh Singkil. Namun, keputusan terbaru dari Kemendagri menetapkannya sebagai bagian dari wilayah Sumatera Utara, memantik kemarahan berbagai elemen masyarakat Aceh.
Muhammad Yunus, Ketua FMPK-AS (Forum Mahasiswa Peduli Kebijakan-Aceh Singkil) mengecam keputusan Mendagri sebagai tindakan yang mencederai semangat perdamaian dan keistimewaan Aceh, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
“Ini bukan hanya persoalan batas wilayah, tapi juga penghinaan terhadap konstitusi dan perjanjian damai MoU Helsinki. Keputusan ini adalah bentuk perampasan wilayah secara legalistik yang sangat kami tolak,” tegas Yunus dalam keterangan tertulisnya kepada media pada Senin (03/06/2025).
Menurut Yunus, proses pengambilan keputusan ini tidak transparan. Pemerintah Aceh dan masyarakat Aceh Singkil tidak dilibatkan secara layak, dan ia menduga data serta peta yang menjadi acuan terkesan manipulatif.
Tuntutan FMPK-AS dan Ancaman Aksi
FMPK-AS mendesak tiga hal utama:
Menteri Dalam Negeri segera mencabut keputusan tersebut secara resmi dan terbuka.
Dilakukan audit ulang oleh pihak independen atas penetapan batas wilayah.
Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) segera mengambil langkah hukum dan politik yang tegas serta strategis.
“Kami tidak menolak pembangunan atau koordinasi antardaerah. Tapi kami menolak praktik kolonial gaya baru yang menyamar dalam bentuk regulasi,” tambah Yunus.
Rilis ini menandai awal dari konsolidasi gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil di Aceh Singkil untuk mempertahankan hak atas wilayah mereka. FMPK-AS menyatakan akan terus melakukan advokasi, diskusi publik, dan aksi damai demi menuntut keadilan atas keputusan ini.
( JMR )
