Denpasar, 31 Januari 2025 , Surya Indonesia.net – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali turut serta dalam kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024. Kegiatan yang digelar secara terpusat di Graha Pengayoman, Jakarta ini dihadiri secara virtual oleh (PLH) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Anggiat Ferdinan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana beserta jajaran termasuk Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi, Parlindungan serta Perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali.
Entry Meeting yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan di lingkungan Kemenkumham telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses pemeriksaan mencakup evaluasi terhadap sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, serta efektivitas penggunaan anggaran. Hal ini diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan atau inefisiensi dalam pengelolaan keuangan.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam mendukung proses pemeriksaan keuangan, terutama di masa transisi. Ia menyatakan bahwa pemeriksaan ini bukan hanya tentang kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga upaya untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
“Pemeriksaan BPK RI memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara telah dilakukan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi yang baik, efektif dan efisien, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujar Supratman.
Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, juga menegaskan komitmen lembaga tersebut dalam menjalankan tugas pengawasan keuangan negara. Ia menyatakan bahwa pemeriksaan ini akan dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, dengan fokus pada akurasi, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan misi BPK RI untuk memastikan penggunaan anggaran negara yang efektif dan efisien sesuai dengan Asta Cita Presiden RI.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bali, Wahyu Eka Putra, menyambut baik kegiatan ini. Beliau menyatakan bahwa keikutsertaan Kantor Wilayah Kemenkum Bali dalam proses pemeriksaan ini merupakan bentuk komitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.
“Kami menyambut positif kegiatan ini sebagai upaya untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan di lingkungan Kemenkum Bali telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses pemeriksaan ini juga menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan kami ke depan,” ujar Wahyu Eka Putra.
Melalui kegiatan ini, diharapkan pengelolaan keuangan di lingkungan Kemenkum, termasuk di Kantor Wilayah Bali, dapat terus ditingkatkan. Dengan adanya kolaborasi yang baik antara Kemenkum dan BPK RI, diharapkan pengelolaan keuangan negara dapat semakin transparan, akuntabel, dan efisien, sehingga mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas.
( Ags )
