Aceh Singkil, Surya Indonesia.net — Forum Mahasiswa Peduli Kebijakan Aceh Singkil (FMPK-AS) kembali bersuara lantang menanggapi dugaan larangan kritik yang disebut-sebut berasal dari lingkaran Prokopim Setdakab Aceh Singkil. Bagi organisasi mahasiswa itu, persoalan ini bukan sekadar perihal kliping atau aturan internal—ini sinyal jelas bahwa ada pejabat publik yang mulai alergi terhadap kenyataan.
Ketua FMPK-AS, M. Yunus, menegaskan bahwa pelarangan kritik merupakan tanda bahwa roda pemerintahan sedang bergerak ke arah yang keliru.
“Kalau pemerintah bekerja benar, mereka tidak perlu takut pada kritik. Orang yang alergi kritik biasanya menyadari ada sesuatu yang mereka tutupi,” ujar M. Yunus dalam rilis resminya.
Menurut FMPK-AS, upaya mengarahkan agar berita-berita bernada kritik tidak dimasukkan dalam kliping resmi pemerintah adalah tindakan yang usang, memalukan, dan jauh dari semangat transparansi.
“Ini bukan era kegelapan demokrasi. Ini tahun 2025. Masyarakat tidak bodoh, berita bisa diakses di mana saja. Menyensor kliping tidak akan membuat persoalan hilang, justru mempertelanjanginya,” tegas M. Yunus.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
FMPK-AS juga menilai alasan “kesepakatan awal tahun” yang digunakan Kabag Prokopim untuk membenarkan tindakan tersebut sebagai bentuk ketidakpahaman terhadap prinsip kerja pers.
“Jangan menjadikan nama wartawan sebagai tameng untuk tindakan keliru. Media yang sehat tidak akan pernah mau terlibat dalam penguburan kritik,” lanjutnya.
Lebih jauh, FMPK-AS menyoroti kondisi Aceh Singkil saat ini: banjir yang terus berulang, infrastruktur yang rusak parah, kelangkaan BBM, pelayanan publik yang amburadul, hingga koordinasi pemerintah yang sering lambat. Dalam situasi seperti itu, kata M. Yunus, kritik justru harus dibuka seluas-luasnya.
“Yang harus dibenahi itu kerja pemerintah, bukan suara rakyat. Jangan dibalik.”
Ia juga menyebut bahwa upaya membungkam kritik adalah cara paling mudah untuk membaca karakter sebuah kekuasaan.
“Ketika kritik disingkirkan, itu tanda ada pejabat yang mulai merasa dirinya raja kecil. Padahal jabatan itu amanah, bukan tameng untuk memoles citra.”
FMPK-AS menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam.
“Kalau ada pejabat yang risih dikritik, itu masalah pribadi mereka. Tapi jangan menggunakan institusi pemerintah untuk menutup-nutupi ketidakmampuan sendiri. Kami meminta Bupati Aceh Singkil turun tangan mengevaluasi siapa pun yang menganggap kritik sebagai musuh,” tegas M. Yunus.
Di akhir pernyataan, M. Yunus mengingatkan bahwa kritik adalah bagian penting dari demokrasi dan kontrol publik.
“Selama Aceh Singkil masih punya rakyat yang peduli, jangan pernah bermimpi kritik bisa dibungkam. Aceh Singkil bukan daerah yang bisa dikelola dengan menutup mata lalu berharap masalah hilang sendiri.” (Jamar)
