Badung, Surya Indonesia.net – Pembebasan lahan untuk pelebaran jalan di Simpang McD menuju Kampus Universitas Udayana (Unud) Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, akhirnya selesai. Setelah pembebasan lahan dinyatakan tuntas, proyek ini tidak lagi berhenti pada penambahan lajur. Melainkan disiapkan masuk ke skema pembangunan underpass oleh pemerintah pusat, sebagai solusi jangka panjang mengatasi beban lalu lintas menuju kawasan pariwisata Badung Selatan.
Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung, I Putu Teddy Widnyana Putra memastikan semua bidang lahan yang terdampak proyek pelebaran jalan kini telah dibayarkan. “Tindak lanjut dari pada pembebasan lahan dari simpang MCD atau simpang Udayana di tahun 2025 ini sudah tuntas semua. Awalnya ada tiga kepemilikan yang tidak kita temui akhirnya kita temui, kebetulan orang Jakarta dan kita sudah tindak lanjuti dan sudah pembayaran,” ujarnya saat dikonfirmasi Rabu (26/11) pagi.
Satu bidang lahan lain yang sempat berpotensi dikonsinyasikan ke pengadilan juga berhasil diselesaikan. Satu pemilik lahan tersebut, awalnya masih diskusi internal dengan keluarga dan tidak menyetujui nilai ganti rugi yang telah ditetapkan tim appraisal. Namun setelah dilakukan pembahasan lanjutan, kesepakatan akhirnya dicapai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Diakhir Oktober 2025 sudah dilakukan pembayaran. Jadi proses konsinyasinya tidak kita lanjuti, karena permohonan dari warga yang terdampak tersebut satu bidang yang rencana kami konsinyasikan itu akhirnya tidak jadi kami konsinyasi. Beliau menerima hasil yang sudah kita peroleh dari appraisal,” jelas Teddy.
Teddy memastikan, dengan rampungnya pembayaran, seluruh lahan di sisi kiri jalan dari arah Jimbaran menuju Nusa Dua dipastikan tidak ada permasalahan atau pun yang belum terbayarkan.
Meski pelebaran jalan sempat direncanakan, Teddy menjelaskan jika solusi tersebut belum cukup menjawab lonjakan volume kendaraan di masa depan. Fokus penanganan lalu lintas di Simpang Unud pun diarahkan pada pembangunan underpass sebagai solusi jangka panjang. Dia melanjutkan, kajian perencanaan akan dimulai pada 2026 dengan penyusunan Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) sebagai dasar pembangunan underpass.
“Di tahun depan kami mulai menyiapkan FS. Sesuai arahan dari kementerian dan balai, kami harus menyiapkan FS dan DED. Pengadaan tanah kembali jika seandainya tanah yang kemarin kita beli untuk pelebaran kemungkinan kurang untuk pembangunan,” ungkapnya.
Pemkab Badung juga telah menyiapkan anggaran awal sekitar Rp 70 miliar pada APBD 2026 untuk kebutuhan pengadaan tanah yang mendukung rencana pembangunan underpass. Kebutuhan lahan untuk proyek tersebut akan dikaji secara detail dalam DED, baik untuk sisi kiri maupun kanan jalan, termasuk akses tambahan atau jalan sayap menuju kampus Unud.
“Nanti dari DED akan kelihatan, berapa kebutuhan lahannya, apakah lahan yang sudah dibebaskan cukup atau masih kurang. Termasuk sayap jalan menuju Udayana itu harus lebar karena jalurnya naik-turun,” jelasnya.
Untuk pelaksanaan fisik konstruksi, proyek Underpass Simpang Unud disebut menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Estimasi anggaran pembangunan diperkirakan mencapai Rp 350 miliar. Targetnya jika perencanaan rampung, pembangunan fisik underpass dapat dimulai pada 2026 atau paling lambat 2027.
( red)
