Suryaindonesia.net|| Waktu cepat berlalu, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, masih banyak target yang menjadi tanggung jawab kami untuk dituntaskan. Kalimat demikian disampaikan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi kepada wartawan MK terkait pertanyaan satu tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Jakarta 16/10/2025.
Dikatakan, Kementerian Transmigrasi (Kementrans) hadir di tanah air seiring perjalanan sejarah bangsa. Kementerian ini sejak Presiden Sukarno hingga Presiden Prabowo mengalami dinamika dengan berbagai perubahan nomenklatur, mulai dari awalnya Kantor Menteri Negara Urusan Transmigrasi, kemudian Departemen Transmigrasi, Koperasi, dan Pembangunan Masyarakat Desa; hingga saat ini menjadi kementerian tersendiri. “Ada dinamika dalam pembangunan transmigrasi”, ujarnya.
Di era pemerintahan Presiden Prabowo, transmigrasi dibentuk untuk menjalankan empat amanat. Pertama, menjaga NKRI. Dengan adanya perpindahan penduduk dari tempat yang padat ke longgar, seperti di daerah terdepan dan terluar, maka transmigran ikut mengamankan kedaulatan wilayah bangsa. Kedua, menciptakan kesejahteraan rakyat. Dengan program reforma agraria, membagi lahan seluas satu hingga dua ha, ditambah dengan adanya pembinaan transmigran, sebagai strategi mengentaskan masyarakat dari kemiskinan menjadi sejahtera dan mandiri. Ketiga, mendukung program swasembada pangan. Selama ini kawasan-kawasan transmigrasi adalah sentra produksi tanaman pangan terutama beras. Keempat menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru. “Inilah dasar dibentuknya transmigrasi menjadi kementerian tersendiri”, ujar mantan Anggota Komisi IV DPR itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tansmigrasi saat ini bersifat desentralistik dan bottom up. “Pada masa pemerintahan Presiden Suharto bersifat sentralistik dan top down”, tuturnya. Dengan paradigma baru, transmigrasi bisa dilakukan bila ada permintaan daerah. “Kementrans tidak akan melakukan transmigrasi tanpa adanya permintaan dari pemerintah daerah”, tegasnya.
Pemerintah daerah yang ingin memindahkan atau mendatangkan penduduk, baik transmigrasi umum maupun lokal, menyampaikan keinginan kepada Kementrans dan selanjutnya kementerian ini berkoordinasi dengan daerah yang hendak mengirimkan transmigran.
Bila daerah membutuhkan transmigran, maka ia harus menyiapkan lahan dengan status ‘clean and clear’. “Tak boleh tumpang tindih dengan lahan pihak lain”, tegasnya. Hal demikian penting sebab dikemudian hari agar tidak membawa persoalan.
Disampaikan saat ini kementerian yang berkantor di Kalibata ini mempunyai program 5T, yakni Trans Tuntas menyelesaikan permasalahan lahan di kawasan transmigrasi, Trans Lokal pemberdayaan masyarakat lokal, Trans Patriot melibatkaan generasi muda dan kalangan kampus dalam transmigrasi, Trans Karya Nusa membangun kawasan ekonomi, dan Trans Gotong Royong sinergi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam membangun kawasan transmigrasi.
“5T program unggulan merupakan derivatif (turunan) dari Asta Cita”, tuturnya. Lewat 5T Kementrans ingin kawasan transmigrasi berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi baru dan mengentaskan kemiskinan dengan membangun dari bawah, dari desa. Desa di kawasan transmigrasi dibina dan ditingkatkan menjadi desa maju dan mandiri. “Hal demikian sesuai dengan Asta Cita”, ujarnya.
Sejak transmigrasi dilakukan, program ini telah melahirkan 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten, dan 3 provinsi. “Tiga provinsi itu adalah Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, dan Papua Selatan”, ujar pria asal Lamongan, Jawa Timur, itu.
