Denpasar , Surya indonesia.net – Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto menghadiri acara Peluncuran Program Jaga Desa yang dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Bupati/Wali Kota se-Provinsi Bali dengan Kepala Kejaksaan Negeri se-Provinsi Bali. Kegiatan yang digelar di Aula Kejaksaan Tinggi Bali, Jalan Tantular No. 5, Renon, Denpasar, ini diikuti sekitar 300 peserta, Kamis, (11/9/2025).
Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Dr. Ketut Sumedana, S.H., M.H., dengan dihadiri oleh Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ir. H. Ahmad Riza Patria, M.B.A., Gubernur Bali Dr. Ir. Wayan Koster, Wakapolda Bali, Ketua DPRD Provinsi Bali, Ketua Pengadilan Tinggi Bali, para Bupati/Wali Kota se-Bali, Kepala Kejaksaan Negeri se-Bali, Bendesa Agung/Ketua Majelis Desa Adat Provinsi Bali, serta perwakilan Bendesa Adat dan Perbekel se-Bali.
Dalam sambutannya, Kajati Bali menegaskan bahwa semangat Jaga Desa berpadu dengan ruh kearifan lokal Bale Kerta, yang sejak ratusan tahun menjadi wadah musyawarah mufakat dalam penyelesaian sengketa. Menurutnya, konsep Bale Kerta Adhyaksa sangat relevan untuk memperkuat penyelesaian konflik secara cepat, mudah, dan murah, terutama dalam menyongsong implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yakni UU No. 21 Tahun 2023. “Pelibatan masyarakat adat menjadi kunci agar implementasi KUHP baru dapat berjalan efektif,” tegas Kajati Bali.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menekankan bahwa program yang diluncurkan Kejaksaan hari ini akan memperkuat tatanan desa menuju kehidupan yang lebih harmonis. “Penyelesaian melalui musyawarah tentu lebih humanis, sesuai nilai budaya Bali, sekaligus meringankan beban negara dari sisi pembiayaan perkara maupun dampak psikologis masyarakat,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap program ini.
“Kodam IX/Udayana siap mendukung Program Jaga Desa demi terciptanya situasi keamanan yang kondusif. Kami meyakini sinergi antara aparat pemerintah, aparat penegak hukum, TNI-Polri, serta masyarakat adat akan menjadi fondasi kuat dalam menjaga stabilitas dan mencegah potensi konflik di tingkat desa,” tegas Pangdam.
Peluncuran Program Jaga Desa ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat peran masyarakat adat bersama pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan, keharmonisan, serta ketertiban di tingkat desa.
( red )
