MEDAN, SURYA INDONESIA, – Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN Sumut TM Yusuf mengajak semua kalangan masyarakat, serikat pekerja dan serikat buruh menghormati hasil Pilkada Damai 2024 pasca Pilkada serta menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan terkendali.
“DPD KSPSI AGN Sumut mengajak semua kalangan masyarakat, serikat buruh dan serikat pekerja menghormati hasil Pilkada Damai 2024 serta menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan terkendali,” ujar Ketua DPD KSPSI AGN Sumut TM Yusuf dalam acara Doa dan Refleksi Akhir Tahun DPD KSPSI AGN Sumut di Medan, Senin (30/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
TM Yusuf menjelaskan, refleksi akhir tahun tersebut bertujuan menilai sejauh mana gerakan buruh telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan awal tahun.
“Mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi oleh buruh dalam memperjuangkan hak-hak mereka, baik di sektor formal maupun informal,” jelas Yusuf didampingi Sekretaris DPD KSPSI AGN Sumut Zulkarnain SE, MAg dan bendahara Ismail serta Wakil Ketua M Syahrum.
Kegiatan refleksi akhir tahun, tambah Yusuf, merumuskan strategi ke depan, menyusun langkah langkah strategis menghadapi masalah yang ada serta merencanakan program kerja yang lebih efektif untuk tahun 2025 sekaligus meningkatkan solidaritas dan jaringan, memperkuat jaringan buruh, serikat buruh, organisasi buruh dan komunitas-komunitas lainnya yang mendukung kesejahteraan buruh.
Sementara itu, Sekretaris DPD KSPSI AGN Sumut Zulkarnain SE, MAg mendukung penetapan Upah minimum provinsi (UMP), upah minimum kota (UMK), upah minimum sektor provinsi (UMSP) yang telah ditetapkan Gubsu.
“KSPSI AGN Sumut mendukung ketetapan UMP tersebut. Kami ikut menyuarakan dan memperjuangkan upah yang menurut kami ini sudah sangat layak,” sebut Zulkarnain.
Dijelaskan Zulkarnain, DPD KSPSI AGN Sumut telah membantu menyelesaikan beberapa permasalahan buruh dan pekerja di Sumut dan mengajak seluruh serikat harus kompak dan bersatu untuk meningkatkan kesejahteraan para buruh dan pekerja.
Kedepan pemerintah harus lebih membela hak-hak buruh dan pekerja. “Kami berharap pemerintah membentuk satgas untuk implementasi penetapan UMP dan UMSK,” harap Zulkarnain. (RZ)
