Denpasar , Surya Indonesia.net – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali, Pramella Yunidar Pasaribu, melakukan audiensi ke Penjabat (Pj.) Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya, bertempat di Jaya Sabha, Kediaman Jabatan Gubernur Bali, Kamis (12/12). Dalam audiensi tersebut, keduanya membahas sejumlah isu penting, terutama terkait optimalisasi pengawasan keimigrasian dan peran Posyankumhamdes (Pos Pelayanan Hukum dan HAM Desa) di Provinsi Bali.
Kakanwil Kemenkumham Bali, Pramella Yunidar Pasaribu menyampaikan bahwa dalam kurun waktu terakhir, Kanwil Kemenkumham Bali telah berhasil meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap orang asing, serta memperkuat sinergi dengan instansi terkait dalam penanganan kasus keimigrasian. Selain itu, Kemenkumham Bali juga terus berupaya mengembangkan layanan posyankumhamdes untuk menjangkau masyarakat di setiap desa di Bali, dengan tujuan memberikan akses layanan informasi dan bantuan hukum yang lebih merata.
Lebih lanjut, Kakanwil Pramella juga menyampaikan permohonan pamitnya karena telah mendapat amanah baru sebagai Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Meskipun demikian, beliau menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program-program Kemenkumham utamanya di Provinsi Bali.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya sangat mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin selama ini antara Kanwil Kemenkumham Bali dengan Pemerintah Provinsi Bali. Ke depan, saya berharap sinergi ini dapat terus ditingkatkan, terutama dalam hal pengawasan keimigrasian dan pengembangan Posyankumhamdes,” ujar Kakanwil Pramella.
Sementara itu, Pj. Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya, menyampaikan apresiasi atas kinerja Kanwil Kemenkumham Bali, khususnya dalam pengembangan Posyankumhamdes. Menurutnya, keberadaan Posyankumhamdes sangat membantu masyarakat di desa untuk mendapatkan akses terhadap informasi hukum dan layanan-layanan Kemenkumham lainnya.
“Posyankumhamdes telah berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di desa. Ini adalah langkah yang sangat positif dalam membangun masyarakat yang taat hukum,” ungkap Pj. Gubernur S.M. Mahendra Jaya.
Turut hadir mendampingi Kakanwil, Kepala Divisi Administrasi, Mamur Saputra, Kepala Divisi Keimigrasian, Samuel Toba, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Rahendro Jati beserta perwakilan Pejabat Administrasi Kanwil Kemenkumham Bali.
Kedua belah pihak berharap sinergi antara Kanwil Kemenkumham Bali dan Pemerintah Provinsi Bali dapat terus ditingkatkan di masa mendatang. Dengan semakin kuatnya sinergi ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Bali, khususnya dalam bidang hukum dan HAM serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Bali yang berkelanjutan.
( Ags )
