Ngawi,Suryaindonesia.net – Kasus Video Call Sex (VCS) yang menjerat remaja di Kabupaten Ngawi mendapat perhatian serius dari Pengamat Kebijakan Publik, Khoyrul Anwar. Ketua LPPM sekaligus Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Unsoer Ngawi itu menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh hanya dilihat sebagai kesalahan individu korban, melainkan harus menjadi bahan evaluasi bagi sistem perlindungan anak, khususnya di lingkungan pendidikan.
Menurut Khoyrul, fokus utama saat ini bukan pada individu yang menjadi korban, melainkan pada langkah-langkah yang harus segera dilakukan oleh Dinas Pendidikan (Dindik) dan pihak sekolah. Meskipun peristiwa tersebut terjadi di luar jam sekolah dan di luar lingkungan sekolah, dampaknya tetap akan berpengaruh terhadap kehidupan peserta didik di lingkungan pendidikan.
“Kasus ini tidak bisa dipandang sebelah mata sebagai kelalaian individu. Tapi jadi indikator sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan masih memiliki celah yang perlu diperbaiki secara serius,” ujar Khoyrul Anwar. Senin(15/6/26)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan bahwa di era digital saat ini, batas antara kehidupan sekolah dan kehidupan di luar sekolah semakin tipis. Ia menilai dampak kasus VCS dapat memengaruhi kondisi psikologis siswa, proses belajar, hubungan sosial dengan teman sebaya, hingga iklim pendidikan secara keseluruhan.
“Sekolah dan Dindik tidak bisa bersikap pasif. Walaupun kejadiannya di luar jam belajar, dampaknya tetap masuk ke lingkungan sekolah,” tegasnya.
Dari perspektif pendidikan, Khoyrul menilai sekolah tidak cukup hanya menjadi tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga harus berfungsi sebagai ruang aman bagi peserta didik. Kasus eksploitasi digital menunjukkan bahwa literasi digital, pendidikan seksual yang proporsional, dan pemahaman mengenai keamanan ruang siber belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses pembelajaran.
“Banyak siswa paham teknologi, tapi belum dibekali kemampuan untuk mengenali risiko eksploitasi digital, manipulasi psikologis, maupun berbagai bentuk kejahatan berbasis internet,” katanya.
Lebih lanjut, Khoyrul menyoroti pentingnya peran strategis Dinas Pendidikan dalam memastikan seluruh satuan pendidikan memiliki sistem pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis digital. Menurutnya, program sosialisasi yang hanya bersifat seremonial, seperti menghadirkan narasumber untuk memberikan materi keamanan bermedia sosial, tidak lagi cukup menjawab tantangan yang ada.
“Perlu kebijakan konkret, mulai dari penguatan pendidikan karakter digital, pelatihan guru, pembentukan mekanisme pelaporan yang aman, hingga pendampingan psikologis bagi korban,” jelas Khoyrul.
Untuk itu, ia mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program literasi digital dan perlindungan anak yang selama ini berjalan. Kasus semacam ini, menjadi alarm keras masih rentannya peserta didik terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan kejahatan digital.
Menurutnya, langkah nyata yang perlu dilakukan antara lain penyusunan protokol penanganan kasus kekerasan berbasis digital, peningkatan kapasitas guru dan konselor sekolah, serta penguatan kerja sama dengan orang tua, kepolisian, dan lembaga perlindungan anak.
Sementara itu, pihak sekolah diharapkan terus hadir sebagai ruang perlindungan bagi peserta didik. Tak hanya itu, perlindungan di dunia maya harus menjadi bagian integral dari kebijakan pendidikan. Seperti pendampingan psikologis, edukasi keamanan digital, dan upaya mencegah perundungan terhadap korban harus menjadi prioritas agar siswa tetap merasa aman dan terlindungi.
” Kegagalan membaca perubahan berpotensi, makin banyak siswa jadi korban kejahatan digital yang dampaknya dapat menghancurkan masa depan mereka,” pungkas Khoyrul.(*)
