Banjarmasin, Surya Indonesia.net – Gelombang kritik terhadap langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kian memanas. Ketua organisasi masyarakat, Eka Adi Putra, melontarkan peringatan keras: jika kebijakan promosi investasi yang dinilai tidak tepat ini terus dipaksakan, potensi pengerahan massa bukan lagi sekadar wacana.
Pernyataan Gubernur Muhidin yang mengangkat sektor kesehatan sebagai daya tarik investasi dinilai hanya berhenti pada retorika. Di sisi lain, kebijakan membawa agenda promosi RSUD Ulin ke Jakarta justru dianggap sebagai bentuk pemborosan yang sulit diterima akal sehat publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Untuk apa menghabiskan anggaran besar hanya untuk kegiatan seremonial di luar daerah, Bahkan acara ulang tahun pun diboyong ke Jakarta. Ini tidak mencerminkan empati. Lebih baik dilaksanakan di daerah, melibatkan masyarakat, membantu anak yatim—itu jauh lebih bermakna,” tegas Eka.
Ia menilai, pendekatan seperti ini mencerminkan kegagalan dalam memahami esensi investasi itu sendiri. Menurutnya, investor tidak datang karena panggung promosi, melainkan karena kualitas nyata yang bisa diuji langsung di lapangan.
Eka juga menyoroti kondisi pelayanan di RSUD Ulin yang menurutnya masih membutuhkan pembenahan serius. Ia mendesak agar pemerintah berhenti “menjual wajah luar” sebelum memperbaiki “isi dalam”.
“Jangan sibuk promosi kalau pelayanan dasar saja belum maksimal. Benahi dulu SDM, tata kelola, dan sistem pelayanan. Itu yang dilihat investor, bukan acara di Jakarta,” ujarnya dengan nada tajam.
Ia memperingatkan, mencampuradukkan agenda investasi dengan kegiatan yang beraroma seremoni hanya akan memperburuk persepsi publik. Alih-alih membangun kepercayaan, langkah tersebut justru membuka ruang kritik dan kecurigaan terhadap penggunaan anggaran.
Menurutnya, jika sektor kesehatan benar-benar dijadikan tulang punggung investasi, maka fokus utama harus berada di daerah: memastikan akses layanan merata, meningkatkan kualitas fasilitas, serta menghadirkan tenaga medis yang kompeten dan cukup.
Momentum pembangunan Ibu Kota Nusantara, lanjut Eka, memang membuka peluang besar. Namun peluang itu tidak akan berarti jika pemerintah daerah masih terjebak pada simbolisme dan pencitraan semata.
“Daya saing tidak dibangun dari seremoni. Daya saing lahir dari kerja nyata, transparansi, dan keberanian membenahi diri,” katanya.
Ia pun menegaskan, jika Pemprov Kalsel tidak segera mengevaluasi kebijakan ini dan tetap memaksakan agenda yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat, maka reaksi publik bisa semakin meluas.
“Jangan salahkan masyarakat jika nanti turun ke jalan. Ini bukan sekadar kritik, ini peringatan,” tutupnya.
Pada akhirnya, investasi tidak bisa dipaksa hadir lewat kemasan acara.
Investasi datang karena kepercayaan.
Dan kepercayaan hanya lahir dari bukti, bukan seremoni.
(JAMAR)
