Aceh Singkil, Surya Indonesia. Net – Kritik keras kembali dilontarkan oleh aktivis Aceh Singkil, Ahmad Fadil Lauser Melayu, terhadap kepemimpinan Ketua DPRK Aceh Singkil yang dinilai semakin jauh dari prinsip demokrasi dan tidak lagi merepresentasikan kepentingan rakyat.
Menurut Ahmad Fadil Lauser Melayu sikap Ketua DPRK dalam memimpin rapat paripurna memperlihatkan watak otoriter, di mana ruang interupsi yang seharusnya menjadi hak anggota dewan justru diabaikan. Ia menilai kondisi ini sebagai bentuk kemunduran dalam praktik demokrasi di tingkat daerah.
“Paripurna itu bukan ruang satu arah. Interupsi adalah bagian dari mekanisme demokrasi. Tapi yang terjadi, suara-suara yang berbeda justru dipotong dan tidak diberi ruang. Ini menunjukkan kepemimpinan yang tidak sehat,”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ahmad Fadil Lauser Melayu juga menilai, kondisi tersebut mencerminkan bahwa DPRK tidak lagi hadir sebagai representasi rakyat, melainkan terseret dalam pusaran kepentingan elit yang semakin menjauh dari kebutuhan masyarakat.
Lebih jauh, ia menyoroti kejanggalan dalam proses pembahasan APBK 2026. Menurutnya, dalam forum Badan Musyawarah (Banmus), agenda pembahasan APBK sebenarnya telah disepakati. Namun ketika masuk ke tahap paripurna, proses justru berjalan alot dan berlarut-larut.
“Di Banmus dan banggar sudah disepakati, artinya secara mekanisme tidak ada lagi alasan untuk berlarut. Tapi kenapa ketika masuk pembahasan justru macet? Ini yang patut dipertanyakan. Ada apa di balik ini semua?”
Ia menduga, kelambanan tersebut bukan semata persoalan teknis, melainkan adanya tarik-menarik kepentingan di dalam tubuh legislatif yang kemudian mengorbankan kepentingan publik.
“Kalau dari awal sudah disepakati tapi di tengah jalan berubah, itu bukan lagi soal prosedur. Itu tanda ada kepentingan yang bermain. Dan yang jadi korban tetap rakyat,”
Ahmad Fadil Lauser Melayu menegaskan bahwa keterlambatan pengesahan APBK telah berdampak langsung terhadap jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di Aceh Singkil. Program-program penting terhambat, sementara masyarakat dipaksa menanggung akibat dari konflik elit yang tidak kunjung selesai. Rakyat tidak butuh drama politik. Mereka butuh kepastian. Tapi hari ini yang mereka lihat justru kebuntuan yang diciptakan oleh mereka yang seharusnya mewakili,” katanya.
Ahmad Fadil Lauser Melayu mendesak Ketua DPRK untuk segera mengevaluasi gaya kepemimpinan dan membuka ruang demokrasi yang sehat, agar proses pengesahan APBK tidak terus tersandera oleh konflik internal.
“Kalau tidak mampu mendengar dan tidak mampu menyatukan, maka jangan paksa diri memimpin, lebih baik mundur jadi ketua DPRK Aceh Singkil Karena kekuasaan yang menutup telinga pada kritik hanya akan memperpanjang krisis,” tutup Fadil.
(JAMAR)
