SOLOK | SURYA INDONESIA || – Di tengah harapan besar yang dipupuk selama puluhan tahun, proyek pembangunan jalan Bukit Kandung–Penjalangan justru memantik amarah warga. Sorotan paling keras datang dari Nasripul Romika Datuak Bagindo Sutan, tokoh adat yang dikenal luas di Kabupaten Solok.
Dengan nada tegas, Nasripul mengungkapkan kekecewaan masyarakat terhadap mutu pekerjaan proyek senilai Rp9,6 miliar yang dinilai tidak sesuai harapan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyebut, perhatian Bupati Jon Firman Pandu terhadap kawasan Bukit Kandung sudah sangat baik, namun jangan sampai niat baik itu tercoreng oleh pelaksana proyek yang dianggap tidak profesional.
“Perhatian Bupati Jon Firman Pandu ini jangan dinodai. Sejak zaman Gamawan, kami menanti jalan ini. Jangan ulangi kesalahan lama,” tegasnya saat dimintai keterangan, Minggu (7/12/2025).
Proyek ini dikerjakan oleh PT Aska Beton Utama dan diklaim telah sesuai gambar teknis. Namun, sejumlah warga menyangsikan kualitasnya.
Mereka menduga penggunaan material, seperti campuran semen, terlalu tipis, bahkan digambarkan seperti perbandingan “1 banding 5” — jauh dari standar ideal, terlebih untuk daerah rawan longsor.
“Jan sampai lado satu kilo, diagiah tujuh ons,” sindir seorang warga, mengkritik mutu material yang digunakan.
Pengawasan yang seharusnya dilakukan konsultan pelaksana, PT EXXO dan PT ARCI, juga dinilai sangat lemah. Ketidakhadiran pengawasan ketat sejak awal proyek membuat warga mencium potensi penyimpangan dalam pengerjaan.
Yang membuat keresahan warga makin membara adalah penurunan anggaran dari nilai awal Rp11,2 miliar menjadi Rp9,6 miliar tanpa penjelasan terbuka.
Nasripul menyebut hal ini sebagai tanda tanya besar, apalagi proyek dimulai menjelang akhir tahun — waktu yang sering diidentikkan dengan pengerjaan terburu-buru.
“Anggaran turun, waktu mepet, kualitas dipertanyakan. Pemerintah harus jujur kepada rakyat,” ujarnya.
Bagi masyarakat Bukit Kandung, jalan ini bukan sekadar akses fisik. Ia menjadi urat nadi ekonomi dan penghubung strategis lintas daerah: dari Tanah Datar ke Bukit Kandung, Cubadak Limo, Aripan, hingga ke Solok.
“Jangan beri kami jalan yang bagus di gambar, tapi rapuh di kenyataan,” tutur Nasripul, mengingatkan pentingnya kualitas di atas formalitas.
Lebih lanjut, ia menyinggung pengorbanan masyarakat yang telah menyerahkan tanah ulayat tanpa tuntutan.
“Kami sudah serahkan tanah kami tanpa syarat. Jangan jadikan itu tumbal proyek yang asal jadi,” ujarnya dengan nada emosional.
Masyarakat mendesak pihak balai dan pemerintah kabupaten untuk segera turun ke lokasi dan melakukan audit fisik serta teknis. Mereka tak ingin jalan impian berubah menjadi simbol kegagalan. (fh/kw)
