SURYA INDONESIA NET-
Muara Enim, 27 Februari 2026 – Pembangunan jembatan gantung di Desa Danau Rata, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, menuai sorotan tajam karena dugaan kedalaman pondasi yang hanya sekitar dua meter. Warga khawatir terhadap kekuatan struktur jembatan, mengingat akan menjadi akses utama mobilitas warga dan kendaraan.
“Kami berharap dengan dinas yang terkait tolong turun langsung ke lokasi bangunan ini atau audit ulang’ supaya bangunan ini sangat bagus untuk warga desa,” kata salah satu warga desa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kekhawatiran muncul karena dalam konstruksi jembatan gantung, pondasi berfungsi sebagai elemen penopang utama yang menentukan stabilitas keseluruhan struktur. Jika kedalamannya tidak memenuhi standar teknis, potensi risiko kerusakan hingga kegagalan struktur bisa terjadi saat jembatan digunakan.
Proyek ini sendiri menghabiskan anggaran sekitar Rp2,98 miliar, angka yang tergolong besar untuk proyek infrastruktur di wilayah pedesaan. Warga mendesak instansi teknis dan pengawas konstruksi segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk audit struktur dan verifikasi lapangan terhadap kedalaman pondasi, mutu material, serta metode pelaksanaan.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak kontraktor maupun dinas terkait mengenai spesifikasi teknis pondasi yang sebenarnya, standar perencanaan yang digunakan, maupun hasil uji kelayakan konstruksi. Warga berharap agar proyek ini dapat diselesaikan dengan baik dan aman untuk digunakan.
“Ini bukan soal setuju atau tidak setuju pembangunan. Kami mendukung fasilitas desa. Tapi kalau konstruksinya diduga tidak sesuai standar, tentu kami khawatir karena ini menyangkut keselamatan banyak orang,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Jembatan ini baru selesai tanggal 17 Februari 2026, namun sudah banyak batu yang timbul dari coran semen, menimbulkan kekhawatiran akan kekuatan struktur jembatan. Pengamat infrastruktur menilai, dalam proyek bernilai puluhan miliar rupiah, keterbukaan informasi teknis seharusnya menjadi kewajiban, bukan pilihan. Publik berhak mengetahui apakah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek telah memenuhi standar keselamatan konstruksi yang berlaku.
(HR)
