PASURUAN , Surya Indonesia.net – Polemik iuran air bersih di Desa Kademungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, kian memanas. Warga mengeluhkan besaran iuran yang dinilai tidak masuk akal, mulai dari Rp141 ribu hingga menembus Rp400 ribu per bulan. Ironisnya, menurut warga, tidak ada penjelasan terbuka terkait pengelolaan maupun peruntukan dana yang mereka bayarkan setiap bulan.
Air bersih yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar masyarakat justru berubah menjadi beban. Sejumlah warga menyebut sistem pengelolaan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setempat tidak transparan dan minim akuntabilitas.
Salah satu warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku kecewa. Ia menuturkan bahwa setiap pembayaran selalu disertai kwitansi resmi, namun tidak pernah ada laporan terbuka mengenai penggunaan dana tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami bayar rutin tiap bulan, ada bukti kwitansinya. Tapi laporan penggunaan anggarannya tidak pernah dipaparkan. Kalau memang untuk operasional, perawatan, atau pengembangan jaringan, ya jelaskan secara terbuka. Jangan diam saja,” ujarnya dengan nada kesal.
Keluhan serupa juga disampaikan warga lainnya. Mereka mempertanyakan mengapa iuran bisa membengkak hingga ratusan ribu rupiah tanpa penjelasan rinci.
“BUMDes itu milik desa, milik masyarakat. Harusnya transparan. Kalau iurannya besar, kami ingin tahu detailnya. Jangan sampai dana yang terkumpul besar justru tidak jelas alirannya,” tegas seorang warga lainnya.
Warga mendesak agar pengelola segera membuka laporan keuangan secara terbuka, termasuk rincian pemasukan, pengeluaran, biaya operasional, hingga rencana pengembangan layanan. Mereka juga meminta pemerintah desa dan pihak terkait turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh agar tidak menimbulkan kecurigaan berkepanjangan.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola BUMDes Desa Kademungan terkait keluhan warga tersebut.
Air bersih adalah hak dasar masyarakat. Ketika pengelolaannya dipertanyakan dan kepercayaan publik mulai goyah, transparansi bukan lagi pilihan—melainkan kewajiban.
(Redho)
