Aceh Singkil, Surya Indonesia.net – Rencana pengadaan mobil dinas Bupati Aceh Singkil senilai Rp2,6 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2026 menuai kecaman keras dari Forum Mahasiswa Peduli Kebijakan Aceh Singkil (FMPK-AS). Kebijakan tersebut dinilai mencerminkan pemborosan anggaran serta minim empati terhadap kondisi masyarakat.
Ketua FMPK-AS, M Yunus, menyebut rencana belanja kendaraan dinas bernilai miliaran rupiah itu tidak sejalan dengan realitas sosial dan kondisi fiskal daerah yang masih terbatas, terlebih Aceh Singkil baru saja menghadapi bencana banjir dan berbagai persoalan pelayanan publik.
“Di saat masyarakat masih berjuang memulihkan diri dari dampak banjir, infrastruktur banyak yang belum tertangani, serta kebutuhan layanan dasar belum sepenuhnya terpenuhi, justru pemerintah mengusulkan mobil dinas seharga Rp2,6 miliar. Ini menunjukkan ketidakpekaan dan salah kaprah dalam menentukan prioritas,” ujar Yunus, Senin (26/1/2026).
Menurut FMPK-AS, rencana tersebut bertentangan dengan prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah yang mengedepankan efisiensi, efektivitas, dan keberpihakan pada kepentingan publik.
Yunus menegaskan, belanja daerah semestinya difokuskan pada kebutuhan mendesak yang berdampak langsung bagi masyarakat, bukan untuk menunjang fasilitas pejabat.
“Pengelolaan APBK bukan sekadar soal prosedur administratif, tapi juga soal moral dan rasa keadilan. Belanja yang bersifat mewah dan tidak mendesak di tengah tekanan fiskal adalah bentuk pemborosan anggaran,” tegasnya.
FMPK-AS menilai, anggaran Rp2,6 miliar tersebut akan jauh lebih bermanfaat apabila dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur dasar, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta program pemulihan ekonomi masyarakat yang hingga kini masih dibutuhkan.
Atas dasar itu, FMPK-AS mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk meninjau ulang bahkan membatalkan rencana pengadaan mobil dinas tersebut.
Mereka juga meminta DPRK Aceh Singkil menjalankan fungsi pengawasan secara serius agar APBK Tahun Anggaran 2026 tidak diarahkan pada belanja yang berpotensi menimbulkan pemborosan.
“Kami menegaskan akan terus mengawal setiap kebijakan yang menggunakan uang rakyat. Jika aspirasi ini diabaikan, FMPK-AS siap melakukan konsolidasi dan langkah lanjutan sesuai koridor hukum dan gerakan moral mahasiswa,” pungkas Yunus.
(JAMAR)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
