SURYA INDONESIA NET-
Muara Enim – | Aktivitas angkutan batu bara yang dioperasikan oleh PT Shoka Chandra Armada (SCADA) kini menuai sorotan tajam. Perusahaan tersebut diduga mengabaikan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sehingga memicu tingginya risiko kecelakaan bagi para driver tronton pengangkut batu bara di jalur hauling menuju kawasan Desa Patra Tani.Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim
Jumat/13/03/2026
Sejumlah pengemudi mengaku terpaksa memacu kendaraan melebihi batas aman demi memenuhi target ritase yang ditetapkan perusahaan. Jika target tidak tercapai, mereka mengaku terancam mendapatkan sanksi hingga pemecatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah seorang driver yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan tekanan berat yang dialami para sopir setiap hari.
“Bagaimana tidak terjadi kecelakaan? Kami selalu dituntut PT SCADA untuk mencapai target ritase. Gaji kami sistem all in Rp5.400.000, sehingga mau tidak mau harus menambah kecepatan agar target tercapai,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan, apabila target tidak terpenuhi, perusahaan disebut kerap mengeluarkan Surat Peringatan (SP) secara massal kepada para driver. Bahkan ancaman pemecatan sepihak menjadi momok yang menakutkan bagi para pekerja di lapangan.
Dalam kurun waktu sekitar dua tahun terakhir, berbagai insiden kecelakaan dilaporkan kerap terjadi di jalur hauling tersebut. Di antaranya truk dump terguling, tabrakan, kendaraan masuk parit, hingga truk terbakar. Sejumlah kecelakaan bahkan menyebabkan patah tangan, patah kaki, hingga korban meninggal dunia.
Tekanan kerja semakin terasa karena para driver mengaku tidak memiliki gaji pokok tetap, sehingga penghasilan sangat bergantung pada jumlah ritase yang berhasil dicapai.
“Kalau tidak capai target kami dianggap malas. Mau tidak mau kami harus mempertaruhkan nyawa demi keluarga di rumah. Kerja ini seperti buah simalakama, ditelan pahit tak ditelan pun pahit,” ungkapnya.
Tidak hanya menghadapi risiko kecelakaan, para driver juga harus berhadapan dengan protes masyarakat di sekitar Desa Patra Tani yang terdampak aktivitas angkutan batu bara. Warga mengeluhkan debu, kerusakan jalan, hingga retaknya sejumlah rumah akibat lalu lintas kendaraan berat.
Situasi tersebut dikhawatirkan dapat memicu konflik antara masyarakat dan para sopir di lapangan.
“Kami juga sering menghadapi masyarakat yang protes. Mereka marah karena debu dan jalan rusak, bahkan ada rumah yang retak. Kami takut kalau sampai terjadi hukum rimba di lapangan,” katanya.
Menurut pengakuan driver tersebut, tekanan kerja semakin meningkat setelah adanya pengaturan jam operasional angkutan batu bara dari pukul 07.00 hingga 15.00 WIB, yang disebut berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah serta rencana pembangunan flyover khusus angkutan batu bara di Sumatera Selatan yang pernah disampaikan oleh Gubernur Herman Deru.
Dengan waktu operasional yang terbatas tersebut, perusahaan disebut menaikkan target ritase hingga 6 kali perjalanan per hari dengan bayaran sekitar Rp45.000 per ritase.
Tekanan target tersebut diduga membuat banyak sopir terpaksa mengemudi secara agresif demi mengejar waktu. Kondisi ini disebut telah memicu sejumlah insiden kecelakaan di jalur hauling.
Salah satu kejadian terbaru bahkan disebut menyebabkan truk tronton terguling hingga mengakibatkan seorang driver mengalami patah tangan.
Sementara itu, saat dikonfirmasi oleh awak media, pihak HSE (Health, Safety and Environment) perusahaan disebut membenarkan adanya insiden kecelakaan yang melibatkan driver angkutan batu bara tersebut.
Kasus ini memunculkan pertanyaan besar mengenai penerapan standar keselamatan kerja di perusahaan angkutan batu bara tersebut. Jika benar terjadi pelanggaran terhadap standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), maka perusahaan dapat berhadapan dengan sanksi dari otoritas terkait, termasuk pengawasan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan instansi pengawas sektor pertambangan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen PT Shoka Chandra Armada (SCADA) belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tekanan target ritase serta dugaan pelanggaran standar keselamatan kerja yang dialami para driver.
(HR)
