Jakarta, Surya Indonesia.net – Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan melontarkan peringatan keras kepada Kapolri, buntut adanya rentetan kasus yang menyeret anggota Polri dalam dua pekan terakhir. Mulai dari narkoba hingga kekerasan yang menimbulkan korban jiwa. Menurut Hinca, masyarakat sudah gelisah dengan kelakuan anggota Polri.
“Satu dua minggu terakhir ini kita memang disuguhkan sebuah cerita atau fakta yang sangat mengejutkan publik soal polisi di beberapa tempat itu, yang secara apa namanya ya, tidak baik menjalankan tugasnya,” kata Hinca, Senin (23/2/2026).
Ia menyoroti kasus narkoba di sejumlah daerah seperti NTB dan Toraja. Menurutnya, penyalahgunaan kewenangan oleh aparat tak bisa lagi ditoleransi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya minta saudara Kapolri untuk segera mengambil tindakan cepat dengan cara menempatkan di Patsus, periksa, dan segera adili sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” tegasnya.
Hinca menyebut tidak ada ampun bagi anggota yang menyalahgunakan jabatan, apalagi terkait narkoba.
“Tidak ada ampun lagi, masyarakat sudah sangat gelisah dan ini adalah kultural yang harus segera diubah,” ujarnya. Ia meminta Kapolri Listyo Sigit Prabowo turun tangan langsung dan menarik seluruh anggota yang terlibat untuk diperiksa di tempat khusus (Patsus).
“Semua polisi yang sedang bertugas atau memegang jabatan, tarik semua. Taruh di situ, selidiki cepat sesuai dengan mekanismenya, lalu adili sesuai mekanismenya dan aturan mainnya,” katanya.
Komisi III, lanjut Hinca, memberi tenggat waktu satu bulan untuk pembenahan menyeluruh. “Kita beri waktu kepada Pak Sigit untuk satu bulan ini harus selesai,” ujarnya.
Ia menyebut momentum Ramadan harus dijadikan titik balik reformasi kultur di tubuh Polri. Dari sisi pengawasan, Hinca menegaskan DPR tidak akan diam. Ia menyebut peringatan ini sebagai alarm keras bagi institusi.
“Kami dari Komisi III mengingatkan institusi Polri sangat keras hari ini karena ini sudah terjadi sedemikian rupa, beruntun,” katanya.
Meski begitu, ia mengakui masih banyak polisi yang bekerja baik dan harus didukung. Namun bagi yang melanggar, proses hukum harus tegas dan terbuka ke publik. Halaman Selanjutnya : “Yang baik tentu harus kita dukung, yang buruk tentu harus kita koreksi dan adili,” tegasnya.
( red)
