SIDOARJO, Surya Indonesia.net – Eskalasi politik di Kabupaten Sidoarjo memasuki fase kritis. Sebanyak 17 elemen masyarakat yang tergabung dalam Laskar Jenggolo Aliansi Peduli Sidoarjo mengepung Gedung DPRD Sidoarjo pada Selasa (10/02/2026). Massa melayangkan ultimatum keras kepada pucuk pimpinan daerah Islah atau Mundur.
Aksi dimulai sekitar pukul 10.00 WIB di depan gerbang Gedung DPRD. Di bawah terik matahari, massa menyuarakan keresahan mendalam atas perang dingin berkepanjangan antara Bupati (W1) dan Wakil Bupati (W2). Dalam orasinya, para koordinator aksi menekankan bahwa ketidakharmonisan pimpinan telah merusak public trust dan mengancam efektivitas roda pemerintahan.
”Kami tidak bisa membiarkan ego personal menghambat pelayanan publik. Sidoarjo butuh stabilitas, bukan drama politik yang merugikan rakyat!” teriak salah satu orator di tengah barisan massa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pukul 10.15 WIB, perwakilan massa diterima untuk beraudiensi di Ruang Paripurna DPRD Sidoarjo. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, S.M., didampingi jajaran Wakil Ketua yakni H. Kayan, H. Warih, dan Suryanto, serta anggota DPRD Yudi Pratama.
Dalam pertemuan yang berlangsung dengan tensi tinggi, Aliansi Peduli Sidoarjo memaparkan tiga dampak krusial dari keretakan pimpinan daerah, Konflik elite telah memicu kubu-kubuan di kalangan ASN hingga perangkat desa (RT/RW), Dualisme kebijakan membuat investor ragu, mengancam pertumbuhan ekonomi daerah, Lemahnya pengawasan internal akibat konflik kepemimpinan dikhawatirkan membuka ruang bagi praktik pungli dan korupsi.
Para perwakilan Aliansi Peduli Sidoarjo mengingatkan pimpinan dewan agar Sidoarjo tidak terperosok ke lubang hitam korupsi untuk keempat kalinya. Sejarah kelam kepemimpinan sebelumnya harus menjadi pelajaran mahal yang tidak boleh terulang.
”Kami tidak ingin Sidoarjo kembali dikenal sebagai kota koruptor. Islah adalah harga mati bagi keberlanjutan pembangunan,” tegas salah satu perwakilan di hadapan pimpinan dewan.
Audiensi berakhir pukul 12.15 WIB dengan kesepakatan tiga poin krusial yang dituangkan dalam Berita Acara Resmi. DPRD Sidoarjo berkomitmen untuk segera memediasi kedua belah pihak demi kondusivitas daerah.
Namun, massa memberikan peringatan keras. Jika mediasi ini menemui jalan buntu atau diabaikan oleh pihak eksekutif, mereka mengancam akan membawa persoalan ini ke tingkat nasional.
”Jika tidak ada tindakan nyata, jangan salahkan kami jika minggu depan ribuan massa kembali mengepung gedung ini. Kami siap membawa carut-marut ini ke Kemendagri hingga ke meja Presiden Prabowo Subianto,” pungkas Bramada Pratama Putra selaku Presidium Aliansi Peduli Sidoarjo dengan tegas.(Redho)
