Banglib, Surya Indonesia.net – Rencana Pemkot Denpasar membuang sampah ke Kabupaten Bangli menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Kekhawatiran mencuat karena pengiriman sampah lintas daerah dinilai berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, sosial, hingga konflik di kemudian hari.
Penolakan kian menguat setelah muncul proyeksi pengiriman sekitar 190 truk sampah per hari ke TPA Landih, yang direncanakan mulai Januari 2026. Wacana ini langsung mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan di Bangli.
Sikap tegas datang dari Fraksi Restorasi Raya DPRD Bangli (gabungan Nasdem–Gerindra). Ketua Fraksi, I Made Joko Arnawa, menyebut resistensi masyarakat terhadap rencana tersebut sangat tinggi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau ratusan truk sampah masuk, takutnya ditolak masyarakat. Saya pantau di media sosial juga banyak yang menolak,” ujarnya.
Politisi Gerindra ini mengungkapkan, hingga kini DPRD Bangli belum pernah dilibatkan dalam pembahasan resmi terkait rencana pemindahan sampah Denpasar oleh Bupati Bangli Sang Made Sedana Arta. Ia juga menegaskan pernyataan Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika tidak serta-merta mewakili sikap kelembagaan.
“Itu bisa jadi pendapat pribadi. Saya sebagai anggota dewan, berdasarkan aspirasi masyarakat, jelas menolak,” tegasnya.
Dari sisi sosial, budaya, hingga filosofi Hindu Bali, Joko menilai rencana tersebut tidak sejalan dengan nilai adat. Bangli sebagai wilayah hulu dinilai tidak pantas dijadikan lokasi pembuangan limbah.
“Dalam konsep Bali, kotoran dibuang ke hilir. Ini malah kebalikannya, buang ke hulu. Secara niskala tidak masuk,” tandasnya.
Ia juga menyoroti stigma negatif yang kerap dilekatkan pada Bangli.
“Kenapa Bangli selalu dapat yang jelek-jeleknya saja? Sudah ada rehab ODGJ, LP narkoba, sekarang ditambah sampah,” sentilnya.
Joko pun meminta Bupati Bangli bersikap terbuka dan transparan agar masyarakat yang berjumlah sekitar 255 ribu jiwa tidak terpecah akibat minimnya informasi. Ia menegaskan, kesepakatan tanpa melibatkan DPRD dan masyarakat dinilai sebagai keputusan sepihak.
Sebagai alternatif, Joko menyarankan Pemkot Denpasar memaksimalkan TPST Kertalangu dan Padangsambian, ketimbang mengirim sampah ke daerah lain.
“Kenapa fasilitas yang ada tidak dioptimalkan, malah kirim ke daerah lain? Intinya, kami menolak,” pungkasnya.
( red)
