PASAMAN BARAT | SURYA INDONESIA || – Pembangunan jembatan Batang Tarok yang terletak di Kecamatan Sei Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, kini menjadi fokus perhatian.
Proyek vital ini, yang menelan investasi signifikan dari anggaran negara, memunculkan pertanyaan terkait potensi keterlambatan penyelesaiannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada hari Rabu, 17 Desember 2025, sumber dari masyarakat setempat menyampaikan kekhawatiran kepada awak media mengenai perkembangan proyek ini.
Sumber tersebut, memilih untuk tidak untuk disebutkan namanya, menyoroti pentingnya jembatan ini sebagai penghubung strategis menuju pelabuhan Teluk Tapang.
“Proyek ini memiliki signifikansi nasional mengingat pendanaannya berasal dari APBN,” ungkap sumber tersebut.
Lebih lanjut, disampaikan bahwa alokasi anggaran untuk proyek ini mencapai Rp 7.480.131.461,81, dengan CV Taman Karya Manggala sebagai kontraktor pelaksana.
Observasi lapangan yang dilakukan oleh tim media menunjukkan adanya indikasi bahwa progres konstruksi jembatan ini belum sepenuhnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Berdasarkan data kontrak, proyek ini dimulai pada tanggal 7 Maret 2025 dengan target penyelesaian dalam 240 hari kalender, yang seharusnya jatuh pada bulan November. Namun, hingga saat ini, realisasi fisik proyek diperkirakan baru mencapai sekitar 75 persen.
Dalam upaya untuk memperoleh perspektif yang komprehensif, tim media menghubungi Rambe, selaku pelaksana proyek, untuk meminta klarifikasi.
Rambe menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kelancaran proyek adalah tantangan dalam pengadaan material konstruksi.
“Keterlambatan dalam pasokan material menjadi kendala yang signifikan, yang pada gilirannya berdampak pada laju pekerjaan di lapangan,” ujarnya.
Penting untuk dicatat bahwa keterlambatan dalam penyelesaian proyek infrastruktur dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius.
Undang-Undang Jasa Konstruksi dan peraturan terkait lainnya memberikan kerangka kerja yang jelas untuk memastikan kepatuhan dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pembangunan.
Oleh karena itu, diharapkan pihak-pihak terkait dapat melakukan evaluasi mendalam dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Tim)
