Badung, 3 Desember 2025 — Tradisi ngayah di Bali merupakan warisan budaya yang mengedepankan kerukunan, keharmonisan, serta semangat gotong royong dalam membantu sesama, baik dalam kegiatan keagamaan maupun kebutuhan sosial masyarakat. Semangat tersebut juga tercermin di lingkungan Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung, di mana pegawai dari berbagai agama saling membantu dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan masing-masing.
Setiap hari Jumat, ketika umat Muslim di Kejari Badung bersama masyarakat sekitar melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Ikhlas, umat Hindu turut ngayah mempersiapkan berbagai keperluan ibadah, termasuk kegiatan Jumat Berkah bagi para jamaah. Sebaliknya, ketika umat Hindu melaksanakan upacara odalan di Pura Adyaksa Kejari Badung, umat Muslim pun ikut terlibat membantu jalannya rangkaian upacara tersebut.
Odalan sendiri merupakan upacara keagamaan Hindu di Bali sebagai peringatan hari lahir atau ulang tahun sebuah pura. Kata odalan berasal dari kata wedal, yang berarti “keluar” atau “lahir”. Upacara ini digelar sebagai ungkapan terima kasih atas berkah serta doa memohon keselamatan. Pelaksanaannya dapat didasarkan pada kalender Pawukon setiap 210 hari, atau pada kalender Saka setiap satu tahun sekali, bergantung pada tradisi masing-masing pura. Rangkaian upacara umumnya meliputi pembersihan pura, persembahan sesaji, sembahyang bersama, hingga pertunjukan seni.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Kejari Badung, Sutrisno Mardi Utomo, S.H., M.H., saat dikonfirmasi, membenarkan bahwa pada Kamis, 3 Desember 2025, Pura Adyaksa Kejari Badung menggelar upacara odalan.
Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bukti nyata bahwa toleransi antarumat beragama di Kejari Badung telah berjalan dengan baik.
“Dalam upacara odalan ini, tidak hanya umat Hindu yang ngayah, tetapi umat Islam juga ikut membantu. Ini adalah wujud nyata toleransi beragama yang berjalan dengan baik dan rukun,” jelas Sutrisno.
Ia berharap semangat kerukunan yang telah terjalin di Kejari Badung dapat terus dipertahankan serta menjadi contoh harmonisasi kehidupan beragama di lingkungan kerja pemerintah.
(irn)
