Suryaindonesia.net || Kontroversial dari kemunculan Purbaya Yudhi Sadewa dalam politik Indonesia sejak memperoleh jabatan sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia memang semakin meluas dan melebar, jauh melampaui wilayah politik, tapi juga psikologis kecemburuan akibat dari perasaan yang dilangkahi secara profesional maupun reputasional sifatnya.
Fenomena kontroversial itu tidak hanya muncul dari lingkaran dalam Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto yang sangat terkesan melakukan pengucilan seperti yang diekspresikan oleh sejumlah Menteri yang merasa lebih senior dan lebih banyak menanamkan saham dari partai politik mereka, seperti Zulkifli Hasan, Airlangga Hartarto dan Agus Harimurti Yudhoyono yang enggan ikut melakukan konferensi pers seusai pertemuan yang dianggap penting oleh oleh awak media, tapi mereka hanya berkenan untuk sekedar berfoto ria semata.
Kontroversial dari tampilan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai “bintang” dalam Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto ini pun menjalar luar ke berbagai sektor dan segmen masyarakat awam, aktivis, politisi, pengamat sosial dan politik maupun kebudayaan yang pro maupun yang kontra, seperti yang terjadi dalam diskusi informal GMRI (Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia) besutan Wali Spiritual Nusantara, Sri Eko Sriyanto Galgendu pada sesi diskusi pada Kamis-Senin, 23 Oktober 2025 yang melihat adanya motif propaganda untuk Missi tertentu utamanya mencari simpati dari warga masyarakat yang sudah terlalu lama merasa dikadali oleh rezim pemerintahan sebelumnya dengan berbagai janji kosong serta pemalakan di berbagai sektor dan bidang, mulai dari lahan perkebunan, pertambangan, pasir laut, minyak goreng, hingga BBM dan beras bahkan dana haji dan kereta cepat Jakarta – Bandung serta duit rakyat yang tenggelam dalam proyek Ibu Kota Nusantara yang tak terhingga banyaknya itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Semua proyek itu — terutama yang masuk dalam klasifikasi Proyek Strategis Nasional (PSN) kuat terkesan cuma dijadikan obyek jarahan dengan peruntukannya yang tidak terlalu signifikan untuk kepentingan rakyat, kecuali hanya sebagai obyek rayahan seperti telah disebutkan diatas. Kegandrungan dari berbagai proyek yang menjadi rayahan itu pun tercermin dalam anggaran yang digelontorkan untuk anggora DPR RI dalam berbagai bentuk hingga pertahun untuk per orang anggota bisa memperoleh lebih dari dua milyar rupiah. Sementara UMR (Ush Minimum Regional Buruh) yang sudah dianggap paling wah besarnya untuk pekerja di seluruh wilayah Indonesia, paling banter tidak lebih dari Rp 5 juta saja. Artinya, untuk penghasilan setahun ada perbandingan yang sangat mencolok antara Rp 100 juta dengan Rp 2,5 milyar. Padahal, untuk di sejumlah negara tetangga yang bisa disebut sejahtera itu — state prosperity — perbedaan gaji atau upah yang normal bagi pekerja itu hanya berkisar 1 : 40 saja pada umumnya. Tapi penghasilan anggota DPR RI dibanding penghasilan buruh terkesan begitu timpang ; 60 juta dibanding 2.5 milyar bandingan tak kurang 416. Jadi atas deraan kesenjangan ekonomi inilah agaknya yang menyulut peristiwa pada akhir bulan Agustus 2025 hingga penjarahan pada awal September 2025 yang menyulut kemarahan rakyat yang tidak mendapat perlakuan adil secara ekonomi, bahkan tidak adil secara politik dan hukum seperti tergantung ya sejumlah kasus yang jelas sangat mencolok mata tapi tidak ada jelas penyelesaiannya.
Oleh karena itu, sorotan warga masyarakat pun jadi relevan dipastikan dengan kebrengsekan aparat penegak hukum, utamanya dalam masalah tindak pidana korupsi, penyelundupan, mafia bisnis minyak dan gas hingga beras oplosan justru terjadi pada saat panen raya. Akibatnya kecemasan dan kegalauwan warga masyarakat semakin meradang dan memanas.
Fenomena Purbaya Yudhi Sadewa, pada satu pihak memang menumbuhkan rasa optimisme warga masyarakat untuk kembali memasuki tatanan negara dan berbangsa yang normal — sejahtera dan berkeadilan — tak lagi ada perampasan hak milik atau pemerasan melalui SHU, SHM, SIM, STNK dan KTP yang harus diperbaharui dalam jangka waktu tertentu, sebagai dalih untuk mendulang duit dari rakyat. Sehingga relevansi dari reformasi Polri seakan menemukan muaranya untuk didaur ulang, atau dalam istilah yang lebih akademik, reformasi Polri itu harus dilakukan semacam instal ulang dari mesin komputer yang dianggap sudah terlalu banyak untuk dibenahi secara struktural maupun kultural.
Kantor Menteri Keuangan di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta memang banyak dikirim karangan bunga yang dominan bernada sindiran hingga pujian dan ucapan selamat untuk Purbaya Yudhi Sadewa. Karangan bunga ini pun menandai fenomena baru dari dukungan maupun tekanan — secara halus — dari yang simpati maupun yang menentang, karena merasa terusik dan bisa mengancam “pendaringan” yang selama ini menjadi andalan mereka yang culas. Semua itu mencerminkan “wajah kita” yang sesungguhnya, munafik, meski tetap saja ada diantaranya yang jujur, seperti hasrat untuk memberlakukan RUU Perampasan Aset dan Hukuman Mati bagi koruptor yang semakin mewabah di negeri ini. Namun yang tak kalah penting dari semua itu adalah, adanya semacam upaya mengindentifikasi diri, sesungguhnya kita berada di pihak yang mana — pro rakyat atau pro keculasan mereka yang hendak mencari keuntungan dan merusak negeri ini.
Tepi biarlah fenomena dari kehadiran Purbaya Yudhi Sadewa bisa ikut mengidentifikasi sikap dan sifat kita juga yang sesungguhnya pro rakyat atau pro para begundal yang hanya mementingkan diri sendiri kelompoknya semata, tiada perduli kerusakan terhadap kerusakan yang telah dia lakukan terhadap negara dan bangsa Indonesia untuk masa depan yang lebih baik.
Banten, 24 Oktober 2025
