Jakarta , Surya indonesia.net – Selasa (16/9/2025), Gubernur Bali melakukan pertemuan penting dengan Menteri Hukum di Jakarta. Pertemuan yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB itu membahas usulan strategis terkait pemindahan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kerobokan ke wilayah Bangli.
Gagasan ini awalnya ditawarkan oleh Bupati Badung, mengingat kapasitas LP Kerobokan yang selama ini dinilai sudah tidak ideal dan menimbulkan sejumlah persoalan, mulai dari kepadatan hunian hingga isu sosial di sekitar kawasan pariwisata Badung.
Dalam diskusi tersebut, Menteri Hukum memberikan dukungan penuh atas usulan tersebut. Menurutnya, relokasi LP ke Bangli bisa menjadi langkah solutif untuk mengurangi persoalan klasik kelebihan kapasitas dan sekaligus mendukung tata ruang pariwisata yang lebih nyaman di Badung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gubernur Bali menegaskan bahwa pemindahan ini bukan hanya sekadar relokasi, tetapi bagian dari upaya membangun sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi, tertib, dan sesuai kebutuhan daerah. Bangli dipandang sebagai lokasi yang lebih representatif karena kondisi geografisnya yang lebih sejuk, jauh dari keramaian pariwisata, serta memiliki lahan memadai untuk pembangunan fasilitas modern.
Selain itu, rencana ini juga membuka peluang baru bagi optimalisasi fungsi LP. Dengan desain yang lebih modern, LP di Bangli diharapkan mampu memberikan ruang pembinaan yang lebih baik, program pemberdayaan warga binaan yang lebih terarah, serta integrasi dengan sistem digitalisasi pemasyarakatan.
Masyarakat Badung pun bisa merasakan dampak positif, terutama karena kawasan pariwisata yang menjadi jantung ekonomi Bali akan semakin bebas dari beban citra negatif akibat keberadaan LP Kerobokan yang sering menjadi sorotan. Sementara itu, Bangli juga berpotensi mendapat manfaat ekonomi dari pembangunan infrastruktur pendukung.
Pertemuan di Jakarta ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat dan daerah serius mencari solusi jangka panjang. Dengan dukungan Menteri Hukum, usulan Gubernur Bali ini diperkirakan akan segera ditindaklanjuti melalui kajian teknis dan koordinasi lintas kementerian.
Bagi masyarakat, langkah ini bisa dipandang sebagai momentum penting: mengurangi masalah klasik di LP Kerobokan sekaligus membangun sistem pemasyarakatan yang lebih layak, aman, dan bermanfaat bagi banyak pihak.
( red )
