Suryaindonesia.net || Keterbukaan Presiden Prabowo Subianto menerima masukan dan saran dari Gerakan Nurani Bangsa yang diwakili sejumlah tokoh, cukup menandai keinginan besar Presiden untuk mengikutsertakan segenap elemen bangsa untuk membangun kembali Indonesia yang dalam keadaan rusak parah, utamanya dalam sistem pengelolaan negara yang harus dilandasi oleh etika, moral dan akhlak mulia manusia agar tidak membuat kerusakan di bumi.
Dialog terbuka seputar isu moral, kebangsaan, pendidikan dan generasi muda hingga perlunya melakukan reformasi — tak hanya di tubuh Polri — harus ditandai oleh perubahan atau bahkan perombakan total dari formasi Kabinet Merah Putih yang sudah dimulai dengan melakukan reshuffle kabinet, meski baru untuk beberapa orang saja, karena dari suara publik masih menunjuk sejumlah sosok yang menyimpan masalah akibat dari perilaku mereka pada rezim kekuasaan sebelumnya.
Karena itu, upaya “bersih-bersih” untuk pejabat publik yang mengusung beban itu perlu dibersihkan juga pada tahapan reshuffle berikutnya, agar beban berat yang harus ditanggung oleh pemerintahan Prabowo Subianto dapat berjalan mulus dan lancar demi dan untuk kemaslahatan rakyat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pesan moral untuk masa depan bangsa yang bersih sangat diperlukan, karena itulah sejak lama GMRI (Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia) telah digaungkan. Karena kerusakan mulai dari tata kelola negara hingga hukum dan praktek peradilan, justru menambah parah pengerukan kekayaan negara yang terjadi seperti praktek mafia politik, mafia ekonomi serta mafia hukum terjadi secara ugal-ugalan dengan abai pada etika, moral dan akhlak manusia yang harus dijaga bersama segenap elemen bangsa.
Keinginan pemerintah untuk mendengar suara hati nurani rakyat merupakan pertanda dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serius ingin membenahi kondisi ketatanegaraan kita yang bobrok. Karena itu, partisipasi aktif seluruh kekuatan rakyat harus terus dikembangkan agar capaian usaha perbaikan yang hendak dilakukan dapat segera tercapai demi dan untuk kesejahteraan yang berkeadilan bagi segenap warga bangsa Indonesia.
Dialog penuh nuansa politik dan moral yang ditandai bersama tokoh Gerakan Nurani Bangsa sungguh meredakan kegundahan — bahkan rasa amarah rakyat — yang telah diekspresikan pada bagian kelanjutan dari aksi dan unjuk rasa yang marak di berbagai tempat dan daerah di seluruh Indonesia pada 25 Agustus hingga 3 September 2025. Dan keakraban antara Presiden dengan sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa sungguh menyejukkan, kendati suara rakyat dari bilik yang lain, seperti seniman dan budayawan serta tokoh pergerakan lainnya belum dapat melengkapi dialog yang sangat penting dan sangat perlu itu, untuk kembali kepada komitmen berbangsa dan bernegara kita yang menjunjung tinggi amanah kemerdekaan — UUD 1945 yang asli — serta Pancasila sebagai falsafah maupun ideologi negara yang terbingkai dalam kebhinekaan yang tunggal.
Setidaknya, acara dialog terbuka yang dilakukan Presiden menjadi simbol keterbukaan pemerintah terhadap suara rakyat yang tidak bisa diabaikan. Sehingga kemarahan seperti yang terlanjur terjadi pada akhir Agustus 2025 hingga awal September 2025 tidak perlu sampai terulang, karena suara rakyat yang tersumbat telah diwadahi langsung oleh pemerintah, tanpa perlu melalui DPR RI yang telah membuat rakyat merasa “parah arang” tidak bisa berharap apa-apa, karena para anggota parlemen di Indonesia sudah lebih asyik dengan dirinya sendiri, minimal telah terjerat oleh fungsinya sebagai petugas partai.
Agaknya, untuk lebih paripurnanya dialog terbuka yang digagas Presiden ini, perlu dilanjutkan dialog bersama sejumlah tokoh dari berbagai bidang lainnya untuk memberi masukan dan sinkronnya derap langkah yang dapat dilakukan dengan mendayagunakan sinergi yang ada dalam berbagai elemen masyarakat yang dianggap penting dan perlu untuk didengarkan guna mempercepat perubahan menuju perbaikan yang kita cita-citakan bersama, yaitu berjayanya bangsa dan negara Indonesia sebelum memasuki era Indonesia emas tahun 2045. Setidaknya, budaya dialog terbuka ini pun dapat menjadi acuan mencari jalan keluar dari kebuntuan yang perlu dihadapi secara bersama, pemerintah dan rakyat.
Cilandak, 13 September 2025
