Blitar,suryaindonesia.net – Kepala Desa (Kades) Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar Supono, menjadi sorotan publik setelah diduga tidak mengambil tindakan tegas terhadap salah satu staf desa yang terlibat perselingkuhan. Kabar beredar, Supono enggan memecat staf tersebut lantaran khawatir kisah masa lalunya yang disebut-sebut salah satu media online menyimpan aib akan terbongkar ke publik.
Informasi dari warga menyebutkan bahwa staf yang bersangkutan telah lama menjadi buah bibir masyarakat karena kedekatannya dengan sosok yang bukan pasangan sahnya. Meskipun laporan dan keluhan telah disampaikan ke pihak desa, hingga kini belum ada tindakan tegas dari Supono selaku pimpinan.
“Sudah jelas ada pelanggaran etika, tapi kenapa tidak ada sanksi? Katanya karena Kades sendiri punya masa lalu yang bisa dijadikan ‘senjata balik’,” ujar salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebut namanya.
Supono sendiri belum memberikan pernyataan resmi. Namun, sejumlah sumber internal desa menyebutkan bahwa isu perselingkuhan staf tersebut rawan membuka kembali kisah lama Supono saat sebelumnya masih ada screenshot rekam jejak situs media online walau sudah terhapus oleh website, hingga kini masih menjadi perbincangan terbatas di kalangan tertentu.
Ditempat terpisah Ketua Umum Forum Masyarakat Peduli Blitar (F-MPB), Adv. Haryono, S.H., M.H., mendesak pihak terkait segera mengambil tindakan tegas.
“Sebagai Ketua Umum Forum Masyarakat Peduli Blitar (F-MPB), saya menyoroti dengan keprihatinan mendalam isu dugaan pembiaran pelanggaran etika yang terjadi di lingkungan Pemerintah Desa Ponggok. Informasi yang beredar di masyarakat mengenai dugaan perselingkuhan oknum Kamituwo Dusun Sumbernanas dengan staf desa dan belum adanya tindakan tegas dari Kepala Desa terhadap oknum Kamituwo tersebut, menimbulkan pertanyaan besar terkait komitmen terhadap nilai-nilai moral dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa,”terang Haryono Kamis (08/5).
Kita tentu menghormati asas praduga tak bersalah. Namun, jika benar adanya laporan dan keluhan dari masyarakat terkait pelanggaran etika tersebut, maka sudah seharusnya pimpinan desa mengambil langkah-langkah yang terukur dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pembiaran terhadap dugaan pelanggaran etika dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas perangkat desa dan kualitas pelayanan publik.
Lebih lanjut, isu mengenai adanya kekhawatiran Kepala Desa terkait potensi terbukanya kembali isu masa lalunya jika mengambil tindakan tegas, sebagaimana yang diinformasikan oleh berbagai sumber, adalah hal yang sangat disayangkan. Jika benar demikian, hal ini mengindikasikan adanya potensi konflik kepentingan dan ketidakmampuan untuk bertindak objektif demi kepentingan masyarakat luas.
Kami dari F-MPB mendesak dengan hormat kepada Bapak Camat Ponggok, Bapak Inspektur Kabupaten Blitar, dan terutama Bapak Bupati Blitar untuk memberikan perhatian serius terhadap permasalahan ini. Klarifikasi resmi dari pihak-pihak terkait sangat dibutuhkan untuk menjawab keresahan masyarakat.
Langkah-langkah audit internal dan penegakan disiplin pegawai sesuai dengan mekanisme yang berlaku harus segera dipertimbangkan,dan jika memang terbukti adanya pelanggaran,maka harus ada sangsi yang tegas dan transparan.
Pemerintahan yang baik dan bersih adalah dambaan seluruh masyarakat Blitar. Kami berharap, para pemimpin di semua tingkatan dapat menunjukkan keteladanan dan bertindak tegas terhadap segala bentuk pelanggaran administrasi dan etika demi menjaga marwah dan kepercayaan publik. F-MPB akan terus mengawal isu ini demi terciptanya pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas di Kabupaten Blitar,”tegas ketua F-MPB.
