MEDAN, SURYA INDONESIA, – Demokrasi di Indonesia saat ini demokrasinya para elite. Demokrasi di Indonesia tetap ada tapi setengah yang dimiliki para elite. Begitu juga politik kita milik para elite.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Demikian disampaikan Pengamat Politik UINSU, Dr. Faisal Riza, MA pada paparannya dalam Dialog Publik Analisis Kritis Terhadap Kondisi 6 Bulan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diselenggarakan Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW-KAMMI) Sumatera Utara, Sabtu (26/4) dia Rumoh Kupi Jalan Gajah Mada Medan.
“Proses demokrasi di Indonesia itu ada yang bilang separoh otoriter. Tapi para akademisi belum ada yang benar-benar mengatakan demokrasi kita hancur. Demokrasi kita ini sekarang demokrasinya para elite. Demokrasinya tetap ada tapi setengah yang dimiliki para elite. Begitu juga politik kita milik para elite,” jelasnya.
Hadir sebagai Narasumber dalam dialog publik tersebut diantaranya, Praktisi dan Pengamat Hukum, Irwansyah, SH., MH., Praktisi Pendidikan, Putra Rajanami, S.Pd. dan Kabid Kebijakan Publik (KP) KAMMI Sumut, Irham S. Rambe, SH.
Lebih jauh, atraksi-atraksi elite kita sekarang ini tidak diorkestrasi secara menarik. Jadi cenderung bising dan kacau.
Saat ini kita hanya berharap pada perubahan strategi perombakan kabinet. Orang-orang yang berpengalaman harus dimaksimalkan.
“Peran kita sebagai mahasiswa dan masyarakat sipil tetap kita kerjakan dengan mengontrol akrobat politik yang dipertontonkan para elite,” jelasnya.
Pengamat Hukum, Irwansyah, SH, MH, dalam paparannya mengatakan, hukum tidak terbentuk begitu saja tapi ada proses politik. Yang harusnya tidak boleh menyampingkan hukum yang sudah ada.
Tapi dalam praktiknya sering sekali hukum dan etika diabaikan sehingga proses politik terjadi penyimpangan dalam tujuan hukum yang harusnya memiliki kepastian, keadilan dan kemanfaatan.
“Pengalaman hukum kita masih berorientasi pada kekuasaan bukan pada apa yang menjadi tujuan hukum yakni, kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Keadilan hukum masih jauh dari harapan. Persoalan budaya hukum kita tidak menimbulkan dominasi keadilan publik. Budaya hukum kita masih rendah,” bebernya.
Sementara itu, Praktisi Pendidikan, Putra Rajanami, S.Pd dalam paparannya menyoroti masalah kualitas pendidikan di Indonesia. Menurutnya, masih ada sekitar 26 persen fasilitas pendidikan yang harus diperbaiki. Begitu juga dengan kualitas tenaga pendidik kita juga harus mendapat perhatian.
“Saat ini pemerintah sedang fokus pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyedot anggaran besar. Sementara itu, masih banyak sektor lain yang perlu mendapat perhatian seperti misalnya dalam pendidikan masih ada 26 persen fasilitas pendidikan yang harus diperhatikan,” ungkapnya.
“Begitu juga dengan kualitas peserta didik juga harus diperbaiki. Sebab tidak ada jaminan para peserta didik yang tersentuh program MBG, kualitas pendidikannya juga baik,” katanya lagi.
Belum lagi persoalan kurikulum yang menurut Putra Rajanami, Kurikulum Merdeka ini belum ada dampaknya. Berubah kurikulum pendidikannya masih sama.
“Harapannya kurikulum tidak usah berubah karena para peserta didik jadi korban kurikulum yang sering berubah. Inkonsistensi pemerintah dalam membuat kurikulum yang permanen menjadikan sistem pendidikan kita jalan di tempat,” sebutnya.
Kabid Kebijakan Publik (KP) KAMMI Sumut, Irham S Rambe, SH dalam pemaparannya menjelaskan, kita lihat hari ini komunikasi politik Presiden Prabowo dengan Kabinetnya belum maksimal.
Untuk itu tugas kita bersama untuk mengkritisi hal-hal yang belum berjalan maksimal demi terwujudnya pemerintahan yang berpihak pada rakyat.
Sebelumnya, Ketua PW KAMMI Sumut, Wira Putra, SS dalam sambutannya mengatakan, beberapa waktu lalu pada 100 hari kerja presiden Prabowo kita memberikan apresiasi pada pemerintahan Prabowo-Gibran.
Hari ini momentum 6 bulan pemerintahan Prabowo- Gibran kita ingin menganalisis evaluasi dan memberi masukan terhadap program yg telah berjalan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Begitu juga dengan efisiensi anggaran yang masuk kedalam segala aspek termasuk aspek pendidikan. Mahasiswa harus turut mengawal bagaimana efisiensi bisa berjalan maksimal.
“Disini kita coba menganalisa kembali untuk memberikan masukan. Karena kita melihat hari ini adanya kelemahan di sektor ekonomi. Begitu juga dengan aspek demokrasi yang mengalami penurunan,” tukasnya. (Tim.red)
