Bali , Surya Indonesia.net – Banyaknya Infrastruktur Jalan & Trotoar Rusak Parah, Akibatkan Kecelakaan Pemakai Jalan dari Masyarakat Kecil. Dar Kecelakaan Jalan Trotoar Berlobang, masyarakat ada Sampai Cacat Seumur Hidup sehingga menjadi Jatuh Miskin.
Sisi Lain banyak sekali Rumah Megah Mewah di Kawasan Jalur Hijau Tidak bayar Pajak, Begitu juga Villa Kavling Bodong Melanggar Aturan Kawasan Jalur Hijau dan Sempadan Sungai tanpa Ijin. Akhirnya tidak membayar Pajak sebagai pemasukan untuk Anggaran APBD perbaikan Infrastruktur.
Padahal Masyarakat Pribumi dengan rumah tua tahun 90 an ada Pemutihan diukur Pemda kalanitu untuk membayar Pajak PBB. Coba saja cek SPPT Rumah Lama, pasti membayar Pajak Bumi dan Bangunan walau tidak ada IMB nya.
Potensi pajak hotel dan restoran serta pajak bumi dan bangunan yang bocor hingga triliunan akibat villa dan rumah mewah ilegal yang terbangun di kawasan Jalur Hijau merupakan masalah serius yang perlu ditangani. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini:
– *Meningkatkan pengawasan*: Pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan terhadap bangunan di kawasan Jalur Hijau untuk memastikan bahwa semua bangunan mematuhi peraturan yang berlaku.
– *Mengoptimalkan penagihan pajak*: Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan penagihan pajak terhadap villa dan rumah mewah yang terbangun di kawasan Jalur Hijau untuk memastikan bahwa semua pajak terbayar.
– *Penertiban bangunan ilegal*: Pemerintah daerah perlu melakukan penertiban terhadap bangunan ilegal di kawasan Jalur Hijau untuk memastikan bahwa lingkungan tetap terjaga dan pajak dapat terbayar dengan efektif.
@sorotan Pemerintah Provinsi Bali Divisi Humas Polri Intaro Channel Sekretariat Wakil Presiden RI Prabowo untuk Indonesia Sekretariat Wakil Presiden RI Bravo Polri Prabowo Subianto Komisi Pemberantasan Korupsi
Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, potensi pajak bocor dapat diminimalkan dan pendapatan daerah dapat meningkat. Selain itu, lingkungan di kawasan Jalur Hijau juga dapat tetap terjaga dan pembangunan daerah dapat berjalan dengan lebih efektif.
Demi Keadilan Maka Semua Rumah apalagi itu Villa harus Bayar Pajak PBB-P2 dan PHR untuk memperbaiki Infrastruktur Jalan Trotoar. Bukan malahan Tidak Bayar Pajak tapi jalur Hijau di prioritaskan pembangunan jalan dan trotoar.
( Ags )
