Denpasar, Surya Indonesia.net – Unit 3 Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polresta Denpasar telah melaksanakan pelimpahan atau tahap 2 berupa tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Denpasar dalam kasus tindak pidana korupsi terkait pengelolaan keuangan LPD Desa Adat Intaran, Sanur Kauh, Denpasar Selatan.
Tersangka, I Wayan Mudana, SE, diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dengan membuat akun pinjaman pribadi untuk mengambil alih jaminan debitur macet. Namun, dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya. Dari hasil pemeriksaan, kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 1.641.592.500,- (Satu Miliar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), yang menjadi tanggung jawab pribadi tersangka.
Kasus ini bermula dari dugaan penyalahgunaan dana LPD Desa Adat Intaran, yang sebagian besar berasal dari bantuan Pemerintah Provinsi Bali. Pada tahun 2014, tersangka mengajukan kredit sebesar Rp 400 juta dengan jangka waktu hingga Maret 2017. Namun, dalam kurun waktu 26 Maret 2016 hingga 31 Agustus 2018, tersangka dilaporkan menarik dana hingga Rp 8.118.663.000,-, jauh melebihi plafon pinjaman yang disepakati.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penyidikan kasus ini dimulai pada Juni 2023 dan mencapai tahap pelimpahan (tahap 2) pada 23 Januari 2025. Saat ini, tersangka telah ditahan oleh Kejaksaan Negeri Denpasar untuk proses hukum lebih lanjut.
Atas perkara ini tersangka dijerat dengan pasal dan ayat (1) Jo pasal 18 Undang undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Korupsi sebagaimana dirubah dengan undang-undang nomor 20 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantas korupsi dan atau pasal 3 UU yang sama-sama dan atau pasal 8 Jo pasal 18 undang undang Tipikor Jo pasal 64 KUHP
Kasi Humas Polresta Denpasar, AKP I Ketut Sukadi, menyatakan bahwa kasus ini adalah bentuk komitmen kepolisian dalam memberantas tindak pidana korupsi. “Kami akan terus mendukung penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang merugikan negara dan masyarakat. Penyidikan ini telah dilakukan dengan profesional dan transparan,” tegasnya.
Kasus korupsi ini diharapkan menjadi pembelajaran penting bagi pengelola keuangan daerah agar lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas mereka.
( Ags )
