Kapolres Badung AKBP Teguh Priyo Wasono Ikuti Rapat Virtual Dengan Kompolnas RI

Kapolres Badung AKBP Teguh Priyo Wasono Ikuti Rapat Virtual Dengan Kompolnas RI

Serba-Serbi45 Dilihat

Mangupura , Surya Indonesia.net – Kepala Kepolisian Resor Badung AKBP Teguh Priyo Wasono, SIK mengikuti rapat dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Republik Indonesia melalui virtual (zoom meeting) yang dilaksanakan di ruang Command Center Polres Badung Jalan Kebo Iwa 1 Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, Selasa (15/10/24) siang.

Kegiatan Zoom Meeting tersebut dipimpin oleh Wakapolda Bali Brigjen Pol I Komang Sandi Arsana, SL.K., M.H., bersama Tim Kompolnas RI yang dihadiri oleh Para PJU Polda Bali.
Sementara itu Kapolres Badung AKBP Teguh Priyo Wasono, SIK., didampingi para Pejabat Operasi Mantap Praja Agung 2024. Agenda yang dibahas yakni terkait pengawasan pengamanan pasca Pemilu 2024 dan persiapan pelaksanaan pengamanan Pilkada Serentak 2024.

Dengan pelaksanaan rapat virtual ini, Kegiatan diawali dengan pemaparan situasi kamtibmas secara umum yang disampaikan oleh Direktur Intelkam serta Karo Ops Polda Bali terkait persiapan Polda Bali dalam mengamankan pesta demokrasi Pilgub dan Pilbup dalam Pilkada Serentak 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Kompolnas menekankan pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan Pemilu 2024 yang telah berlangsung, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama proses Pilkada serentak 2024. Selain itu juga dibahas strategi pengamanan selama proses Pilkada serentak 2024, termasuk penyebaran personel, pengaturan lalu lintas, dan peningkatan pelayanan publik untuk mencegah potensi gangguan keamanan. Kompolnas berharap agar setiap Polres dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan responsif terhadap dinamika yang mungkin terjadi.

Potensi kerawanan dalam pilkada serentak kali ini lebih beragam dan sedikit lebih kompleks dibandingkan pilpres dan pileg kemarin. Hal tersebut tentunya disebabkan oleh beberapa faktor seperti konsolidasi parpol pasca pilpres dan pileg hingga fanatisme pendukung/simpatisan dan polarisasi masyarakat terhadap figur calon kepala daerah yang dapat memicu terjadinya konflik horizontal.

( Ags )